DPD Demokrat DKI Jakarta Tolak Desakan KLB

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, menolak desakan beberapa senior pendiri partai Demokrat untuk menggelar KLB atau Kongres Luar Biasa. Tokoh yang mendesak KLB merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, seperti Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya dan Ishak.

Hal itu dikarenakan, prihatin dengan anjloknya perolehan suara Demokrat di Pemilu Legislatif tahun ini merinci dari 10,9 persen di tahun 2014 lalu menjadi 7.7 persen di tahun 2019.

Kendati demikian, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta H. Santoso SH menolak untuk dilakukan KLB, lantaran KLB tidak sesuai dengan aturan internal serta AD/ART dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini. Kongres Partai Demokrat sedianya baru akan digelar pada 2020 mendatang.

"Kami DPD Partai Demokrat DKI Jakarta  beserta 6 ketua DPC se DKI Jakarta menyatakan menolak kongres luar biasa yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menciptakan kegaduhan. Ini bentuk lain dalam upaya memecah belah Partai Demokrat," tegas H. Santoso di Kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Jalan Bambu Apus Jakarta Timur Sabtu (15/6/2019).

Santoso mengatakan, bahwa saat ini dalam tubuh Partai Demokrat tidak ada kegentingan yang memaksa untuk di gelarkan KLB. Bahwa di dalam kepengurusan yang di pimpin oleh SBY masih on the track berada pada jalur yang tepat," ungkap Santoso.

Terkait peta koalisi partai pasca pemilu Santoso menegaskan akan patuh dan mengikuti patron yang sudsh digariskan oleh DPP Partai Demokrat.

"Kewenangan mengenai koalisi pasca pemilu presiden dan legeslatif ada di tangan DPP kami patuh apapun keputusannya," ucapnya

Menurunnya jumlah suara partai Santoso mengatakan itu bukan kesalahan DPP Partai Demokrat. Dia menilai anjloknya suara partai berlambang mirip logo Mercy itu lantaran tidak mendapat efek ekor jas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung di Pilpres 2019.

"Kita tidak mendapatkan efek ekor jas karena tidak ada calon presiden, namun justru karena ada ketokohan SBY, partai kita masih bisa bertahan melewati ambang batas parlemen, bandingkan dengan partai-partai lama yang justru tidak lolos Parliamentary Threshold  (PT). Demokrat justru lolos walaupun tidak punya calon presiden dan ketua umum kita tidak bisa berkampanye karena menjaga Ibu Ani yang sedang sakit saat itu,"jelasnya.

Santoso juga mendesak agar DPP mendisiplinkan pengurus, kader dan anggota yang membuat kegaduhan, sehingga berdampak merugikan Partai Demokrat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement