Peristiwa - Daerah

Bupati Ponorogo: Dana Silpa Tinggi karena Pemkab Ponorogo Efisien

Bupati Ponorogo: Dana Silpa Tinggi karena Pemkab Ponorogo Efisien Ipong Muchlissoni bupati Ponorogo (FOTO: Evita Mukharomah/Times Indonesia)
Sabtu, 15 Juni 2019 - 13:05

TIMESINDONESIA, PONOROGOBupati Ponorogo Ipong Muchlissoni ingin masyarakat mengubah paradigma berpikirnya mengenai persoalan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Bupati Ipong Muchlissoni memandang, sekarang bukanlah masalah jika terdapat sisa dalam neraca keuangan pemkab.

‘’SILPA banyak bukan karena tidak habis dalam menggunakan anggaran. Saat ini, paradigmanya adalah meningkatkan kinerja, bukan menghabiskan uang,’’ kata Bupati Ipong

Tahun lalu, SILPA Pemkab Ponorogo memang menggunung. Mencapai Rp 132 miliar. Meningkat seratus persen dari SILPA tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 45,5 miliar. Namun begitu, Ipong menampik jika banyaknya anggaran yang tersisa itu karena pemkab tidak berupaya menjalankan program dan kegiatan. ‘

’Justru sebaliknya, itu dari efisiensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemkab,’’ ungkapnya

Ipong berani memastikan jika sebagian besar SILPA tahun lalu disebabkan oleh banyaknya efisiensi yang dilakukan.

Khususnya, berbagai program dan kegiatan yang dilelang. Sebab, lelang juga turut mempertimbangkan biaya yang ditawarkan oleh para pesertanya. Semakin efisien, maka semakin baik dengan tidak mengurangi standar dari program atau kegiatan tersebut.

 ‘’Banyak efisiensi yang dicatat dari program dan kegiatan yang dilelang,’’ 
Selain itu, juga menyebut SILPA bengkak karena efisiensi dan naiknya pendapatan.

Ipong mencontohkan RSUD dr Harjono. Rumah sakit pelat merah tersebut diklaim dalam membukukan pendapatan melebihi target yang ditetapkan pada tahun lalu. Nah, kelebihan pendapatan itu lantas digolongkan ke dalam SILPA.

Bupati Ipong berharap masyarakat dapat mulai mengubah paradigma berpikir mereka mengenai SILPA. Jika terdapat SILPA, artinya ada efisiensi dalam mempergunakan uang negara.

‘’Kecuali, karena program dan kegiatan yang memang tidak dijalankan. Nah itu yang menjadi masalah karena masyarakat tidak bisa menikmati manfaatnya,’’ kata Bupati Ipong.

‘’Jadi sekarang tidak apa-apa jika ada sisa. Yang terpenting, bisa dipertanggungjawabkan,’’ imbuh Bupati Ponorogo. (*)

Jurnalis : Evita Mukharomah (MG-74)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Ponorogo

Komentar

Loading...
Registration