BKKBN: Perlu Penanganan Komprehensif untuk Mengatasi Masalah Kependudukan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Masalah kependudukan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dan kompleks memerlukan penanganan secara komprehensif.

Sembilan agenda prioritas (Nawacita) pemerintah 2015-2019, terutama agenda Prioritas ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Agenda Prioritas ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”; dan Agenda Prioritas ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal M. Damanik, MRepSc,Ph.D, mengatakan dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, ditetapkan enam sasaran strategis, yaitu:

1. Menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019.

2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019.

3. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence/CPR semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen.

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmetneed dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019.

5. Menurunnya Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019.

6. Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Muhammad Rizal M. Damanik juga menjelaskan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional, maka perlu dukungan penelitian/kajian yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil keputusan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence based).

Selain itu, hasil penelitian program KKBPK juga dapat dimanfaatkan sebagai basis rujukan bagi para stakeholders untuk menyusun model solusi strategis Program KKBPK. Model dimaksud dapat berupa rencana aksi yang dapat diimplementasikan dan terjaga kesinambungannya.

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan penelitian dan terjadinya sharing informasi bersama para mitra dalam perkembangan penelitian, maka puslitbang KB dan KS selain melakukan penelitian sendiri juga melaksanakan penelitian yang bekerjasama dengan para mitra penelitian," kata Muhammad Rizal M. Damanik di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurutnya hal ini akan memperkaya hasil penelitian di bidang KB dan KS dari para mitra yang kompeten di bidangnya juga memberikan masukan lebih banyak dari sudut pandang mitra sehingga dapat memberikan banyak konstribusi rekomendasi kebijakan.

Kerjasama penelitian Program KKBPK dengan Perguruan Tinggi dijelaskannya, dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan penelitian yang timbul dari permasalahan operasional Program KKBPK di lapangan dan hasil diskusi pakar tentang isu terkini yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program KKBPK.

"Melalui mekanisme kerjasama penelitian tersebut, para mitra kerja Perguruan Tinggi diharapkan dapat berpartisipasi melakukan kajian/penelitian Program KKBPK yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para stakeholders pada saat merumuskan kebijakan dan pengembangan Program KKBPK," tuturnya.

Muhammad Rizal M. Damanik berharap kerjasama penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang informatif bagi Pusat Studi Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi/Mitra dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement