Kerja Penyelenggara Pemilu Sesuai Aturan, Ketum GMNI: Buat Apa Demo?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum DPP GMNI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Robaytullah Kusuma Jaya menyatakan, kerja-kerja KPU dan Bawaslu selama tahapan Pemilu Serentak 2019 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian ia sampaikan menyikapi aksi demonstrasi  oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat di depan Gedung Bawaslu, 21-22 Mei kamarin. Aksi yang berjung kericuhan ini, sebagai bentuk penolakan terhadap hasil rakapitulasi suara hasil pemilu 2019 karena dianggap curang.

"Kami juga ikut memantau, dan kami tidak menemukan ada keselahan fatal yang masif dan terstruktur seperti yang diopinikan. Semua sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,"  ujar Robaytullah kepada TIMES Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Sejauh ini kata dia, penyelenggara dan pengawas Pemilu sudah bekerja secara profesional, jujur, adil dan independen selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Apalagi, menurut Robaytullah KPU dan Bawaslu dibentuk oleh DPR yang juga diisi oleh berbagai macam partai, termasuk partai oposisi.

"KPU dan Bawaslu dibentuk oleh DPR yang juga berisi partai oposisi. Undang-Undang Pemilu juga dirancang dan disahkan oleh DPR. Jadi sebelah mananya yang tidak independen?. Kita mau percaya siapa jika tidak dengan KPU dan Bawaslu yang sudah dibentuk secara demokratis," tegas Robaytullah.

Ditegaskan, sudah ada mekanisme hukum bagi pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Jika dianggap ada kecurangan terstruktur, sistematis dan massif misalnya, mereka dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi, ketimbang hanya koar-koar di media massa.

"Jika tidak puas dengan hasil pemilu bisa menempuh jalur konstitusional yang sudah disediakan. Silahkah jika ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif silahkan diuji. Tidak hanya diopinikan saja. Kita harus fair," jelas dia.

Karena itu, Robaytullah menghimbau para elite politik untuk tidak memprovokasi rakyat untuk melakukan aksi massa. Sebaliknya, mereka menerima hasil pemilu dengan lapang dada dan dewasa. Sehingga tidak memperkeruh suasana Bupan Suci Romadhan, khususnya di kapangan akar rumput.

"Kami menghimbau para elite politik untuk tidak memprovokasi rakyat (melakukan aksi demonstrasi). Mengadu domba rakyat atas nama pemilu. Jangan korbankan nyawa rakyat dan anak bangsa hanya untuk kepentingan dirinya berkuasa," tandas Robaytullah, Ketua Umum DPP GMNI sembari menegaskan  kerja penyelenggara Pemilu, sesuai aturan yang berlaku. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement