Menganut Sistem Demokrasi, People Power Dinilai Tak Relevan di Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Waketum DPP PAN Bara Hasibuan menyebut, bahwa people power tak relevan dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Sebab, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan people power hanya terjadi di negara dengan kekuasaan otoriter.

"Untuk sekarang, konsep people power itu tidak relevan sama sekali. Pemerintah Jokowi walaupun tidak perfect, ada cacatnya, tapi dilahirkan dari proses demokratis," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Legitimasi Pemilu 2019: Antara People Power dan Rekonsiliasi' di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan adanya cacat fundamental dari pemerintahan Jokowi. Pun dengan pelanggaran konstitusi.

"Apakah presiden Jokowi melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip demokrasi? tidak. Jadi konsep people power itu tidak relevan," tukas dia.

Lebih lanjut sebut Bara, people power yang digaungkan sejak sebelum pencoblosan pemilu 2019 itu, merupakan kiblat untuk menggugat dan mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi.

"Karena waktu itu, ada semacam ketidakpercayaan bahwa KPU bisa bekerja secara baik, secara fair, secara independen sebagai penyelenggara pemilu. Juga Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu dianggap juga tidak bisa bersikap secara fair dalam mengakomodasi," tandas Waketum DPP PAN itu menyikapi soal wacana people power di Indonesia.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement