Peristiwa Daerah

DPRD Apresiasi Raihan Opini WTP ke Tujuh oleh Pemkab Ponorogo

Kamis, 23 Mei 2019 - 21:57 | 72.48k
Ketua DPRD Ali Mufthi menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Harry Purwaka. (Foto: Humas Ponorogo/TIMES Indonesia)
Ketua DPRD Ali Mufthi menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Harry Purwaka. (Foto: Humas Ponorogo/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PONOROGODPRD Ponorogo mengapresiasi Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Ponorogo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Ketua DPRD Ali Mufthi mengatakan, raihan itu merupakan predikat yang membanggakan karena diraih  tujuh tahun berturut-turut.
 ‘’Kami mengapresiasi raihan Opini WTP ini,’’ ungkapnya. 

Predikat WTP diberikan bertepatan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Menurut Ali, predikat tersebut menandakan bahwa LKPD yang disajikan pemkab kepada BPK memenuhi ketentuan undang-undang dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada BPK. '’Apalagi dilakukan secara konsisten dalam tujuh tahun beruntun,’’ katanya

Tentu tidak dipungkiri, kata Ali Mufti, ada sejumlah catatan yang diberikan oleh BPK. Dalam LHP yang diberikan BPK, beberapa catatan dari lembaga pemeriksaan itu salah satunya tentang kelebihan bayar dalam sejumlah kegiatan yang dilakukan pemkab di tahun lalu.Untitled-3.jpgAli Mufti menyebut, berbagai catatan tersebut harus ditindak lanjuti. Dan itu merupakan bukti pemkab dalam mengelola keuangan daerah secara baik, sesuai dengan predikat yang telah diberikan oleh BPK dalam tujuh tahun terakhir.

‘’Supaya WTP ini bukan sekadar predikat,’’ tambahnya

Sebab, Ali menilai, pengelolaan keuangan yang baik itu juga dapat berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Semakin keuangan daerah dikelola dengan baik, maka secara langsung akan berdampak pada program-program pemkab yang menyasar masyarakat. 

‘’Akuntabilitas dan transparansi itu penting dalam mengelola keuangan daerah. Supaya program pemerintah dapat dieksekusi secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,’’ kata Ali Mufti Ketua DPRD Ponorogo yang mendampingi Bupati Ponorogo menerima hasil pemeriksaan keuangan dengan opini WTP dari BPK. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber : TIMES Ponorogo

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES