Peristiwa - Daerah

Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI Serukan Rekonsiliasi

Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI Serukan Rekonsiliasi Gerakan koalisi penegak Konstitusi dan NKRI saat melakukan konferensi pers di Surabaya, 22/5/2019. (FOTO: Nasrullah/TIMESIndonesia)
Rabu, 22 Mei 2019 - 23:36

TIMESINDONESIA, SURABAYAGerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI mendorong tercapainya rekonsiliasi antarelit politik usai kisruh pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Ricuhnya kondisi politik saat ini tak terlepas dari narasi Post Truth yang sengaja dimainkan salah satu calon Presiden RI untuk mempengaruhi hasil pilpres yang diungguli oleh pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin.

"Narasi Post Truth adalah klaim kebenaran berdasarkan emosi dan keyakinan subyektif dan bukan keyakinan fakta yang obyektif serta selalu menyerang lembaga atau entitas kebenaran seperti KPU," terang Koordinator Gerakan Penegak Konstitusi dan NKRI, Benny Kanggur, Rabu (22/5/2019) 

Menurut Beny, pihaknya juga melihat dan membaca situasi yang berkembang pasca pilpres 2019 sampai saat ini. Potensi ancaman di depan ini semakin nyata. Ancaman itu adalah adanya konflik sosial yang bersumber dari konflik politik yang menjalar ke berbagai sektor.

"Tadi malam itu sudah enam nama orang yang tercatat meninggal dunia dan kita tidak tahu lagi berapa yang akan meninggal ke depannya karena provokasi gerakan aksi demonstrasi yang berjalan dan masih berlangsung saat ini," papar Banny.

Pihaknya juga meminta kepada para elit politik untuk segera melakukan rekonsiliasi sehingga menghentikan konflik yang sudah merenggut korban jiwa dan besar kemungkinan dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memecah belah bangsa.

"Jadi ini kembali lagi penekanan kepada elit politik seberapa jauh mereka mempunyai goodwill yang baik, mempunyai sikap kenegarawan yang baik untuk membaca situasi Itu untuk mencegah terjadinya konflik Kemudian untuk menyelesaikan sengketa Pemilu melalui jalur konstitusi atau melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk tidak lagi memprovokasi masyarakat untuk melakukan gerakan yang disebut gerakan people power itu," ujarnya. 

Ia juga tidak menginginkan Indonesia terjadi konflik yang berkepanjangan seperti negara-negara di Timur tengah, bahkan menurutnya dengan dijalankannya people power akan memecah belah bangsa.

People power sangat dekat dengan kekacauan dan konflik yang berkepanjangan. Seperti yang pernah terjadi di negara-negara di Timur Tengah.

"Sudah menjadi contoh. jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Kenapa demikian, karena ada berapa kelompok yang memboncengi aksi people power itu untuk tujuan yang lain misalnya mendalami ideologi negara Indonesia. Yang kita cermati itu, adalah kebijakan kita untuk mengambil sikap tegas terhadap gerakan people power yang digagas oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, kelompok-kelompok yang tidak memiliki niat baik untuk membangun bangsa ini lima tahun ke depan," katanya.

Jika tidak, tambah Benny, pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar-besaran bersama elemen organisasi kepemudaan seluruh Jawa Timur.

"Kita akan turun ke jalan, aksi besar-besaran seluruh kelompok pemuda untuk mendesak untuk segera melakukan rekonsiliasi. Kemudian yang kedua segera mereda segala aktor-aktor lapangan yang melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk melakukan gerakan people power ini. Kita Pemuda Jawa Timur siap turun ke jalan untuk mendesak dan memaksa elit politik untuk segera melakukan rekonsiliasi," kata Koordinator Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI ini. (*)

Jurnalis : Nasrullah
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Surabaya

Komentar

Loading...
Registration