TIMESINDONESIA, MALANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mengecam dan menolak wacana people power atau bentuk tindakan dan upaya delegitimasi hasil Pemilu 2019. Sikap kecaman keras tersebut disampaikan dalam press release pernyataan sikap HMI Cabang Malang, pada Jumat, (17/5/2019).
HMI menegaskan bahwa sebagai organisasi perjuangan, mengecam segala bentuk tindakan dan upaya delegitimasi hasil Pemilu.
“Kita tunggu dan kawal saja hasil pemilu 22 Mei 2019 mendatang. Ngak perlu saling menuduh, apalagi mendelegitimasi hasil pemilu. Lewati saja jalur hukum yang sudah diatur dalam konstitusi kita,” tegas Sutriyadi Ketua Umum HMI Cabang Kota Malang.
HMI Cabang Malang menekankan, pelaksanaan Pemilu telah berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai amanah konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karenanya, setiap tindakan yang berpotensi mengakibatkan kecacatan dalam proses pemilu menjadi tanggungjawab setiap elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menanggapi friksi politik hingga kasus ratusan korban jiwa yang berjatuhan saat proses penyelenggaraan pemilu, Sutriyadi berpendapat pemberian santunan dan/atau kompensasi terhadap keluarga korban yang bersangkutan jauh lebih penting.
“Kepentingan dari sudut pandang korban juga perlu kita kawal dan tuntut, seperti santunan dll,” katanya.
Oleh sebabnya, HMI Cabang Malang selain mengecam upaya delegitimasi hasil pemilu, HMI juga menuntut pemberian santunan dan/atau kompensasi terhadap keluarga korban yang bersangkutan. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sholihin Nur |
| Sumber | : TIMES Malang |
