Kinerja BJB Menurun, Warga Jabar Inginkan Dirut Tak Bermasalah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah indikator memperlihatkan kinerja Bank Jabar Banten (BJB) mengalami penurunan kinerja setelah direktur definitif dipecat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pelaksana Tugas (PLT) Dirut dianggap tidak efektif.

Menyikapi hal itu pegiat Bank Daerah Watch (BDW) A. K. Supriyanto menyatakan, momentum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir bulan ini menjadi momentum bank urutan ke-14 nasional itu untuk kembali berbenah.

"RUPS khususnya pemilihan Dirut baru akan menjadi pertaruhan bagi bank pembangunan terbesar nasional itu itu," kata Supriyanto dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Gubernur Jabar sebagai pemegang saham mayoritas, kata Supriyanto, harus cermat dan hati-hati dalam memilih dirut BJB.

"Dirut harus memiliki rekam jejak yang bagus dan memiliki visi kepemimpinan yang kuat," ujarnya.

Misalnya, kata Supriyanto, pemegang saham termasuk pemerintah kota dan kabupaten di Jabar harus memperhatikan rekam jejak calon. Misalnya ada calon yang terkait masalah hukum selayaknya tidak dipilih.

"Misalnya salah satu calon dirut ada yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan kasusnya tengah ditangani Polda Jabar," ujar Supriyanto.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu, kata Supriyanto, disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam BJB. Seperti munculnya kredit bermasalah dan praktek percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta. 

Menurut Supriyanto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah menemukan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) di berbagai tingkatan, baik dalam hal operasional kredit maupun operasional bank. 

“Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius,” kata Supriyanto.

Ditambahkan Supriyanto, BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahakan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Pasalnya, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.

“Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih dirut bukan hanya merugikan BJB ke depan tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting," paparnya.

Sebelumnya,  Politisi Partai Gerindra Syahrir mengingatkan kepada jajaran komisaris dan direksi BJB yang akan melakukan RUPS untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu.

"Jangan sampai pemilihan dirut BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat. Hal ini dapat mencederai martabat bank kebanggaan warga Jabar," kata Syahrir dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Syahrir pun menilai kinerja BJB bilamana dilihat dari pertumbuhan bisnis tidak menunjukkan peningkatan, padahal target bisnis sudah dikecilkan.

"Info periode bisa dicek dari pencapaian target di cabang-cabang, sebagian besar tidak tercapai dan berbeda dengan semangat pencapaian target di tahun sebelumnya," kata Syahrir mengkritisi kinerja BJB. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement