Forum Cibodas Prihatin Masifnya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Delapan Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cibodas menyayangkan adanya sikap delegitimasi terhadap penyelenggara Pemilu 2019 secara masif.

Padahal penyelenggara pemilu telah berjuang dengan keras demi terselenggaranya perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan baik dan lancar.

Ketua DPP GEMA Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi menilai bahwa aksi delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu tak terlepas dari kepentingan politik salah satu paslon.

"Ini tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan politik dari salah satu pihak yang memang membonceng gerakan-gerakan tersebut. Karena kita tahu ketika delegitimasi secara masif dengan adanya penolakan (Kepada Penyelenggara Pemilu ; KPU).

Nah ini ada harapan mungkin dari kubu sebelah atau siapa untuk meminta dilaksanakan pemilu ulang," kata Ahmad di Restoran Bumbu Desa di Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (26/04/2019).

Menurut dia, keinginan dari pendukung salah satu paslon untuk menggelar pelaksanaan Pemilu ulang sangat tidak bijak. Sebab, perjuangan dan pengorbanan para petugas yang telah gugur seperti tak dianggap dan diabaikan.

"Seharusnya (mereka) mengapresiasi (kinerja dan perjuangan penyelenggara Pemilu) loh. Karena pelaksana pemilu itu, korbannya sudah ratusan orang dan ini menjadi perhatian bersama," katanya.

Untuk itu Forum Cibodas meminta semua pihak untuk menahan diri, menunggu hasil resmi dari KPU, siapa yang bakal menjadi pemimpin negeri indonesia lima tahun mendatang.

"Lebih baik dihentikan. Kita tunggu hasil dari KPU saja," katanya. 

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa, Ardy susanto menganggap dugaan kecurangan dalam pemilu sebagai pemantik adanya wacana permintaan Pemilu ulang. Bagi dia, wacana seperti itu bukan hal yang baru.

"Dari dulu setiap ada kecurangan ada yang minta pemilu ulang. Sehingga upaya-upaya untuk mendelegitmasi KPU merupakan grand designnya. Arahnya kesitu," katanya.

"Bahwa ada kecurangan dalam setiap peristiwa pasti ada kecurangan. Tapi apakah karena terjadi kecurangan itu apakah KPU nya harus dilegitimasi ya atau semua pekerjaan KPU digagalkan," tambah dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan, apabila ada kecurangan - kecurangan dalam Pemilu dan memiliki bukti yang kuat, sebaiknya semua pihak menyelesaikannya lewat lembaga resmi yakni Mahkamah Konstitusi.

"Apabila (kecurangan - kecurangan) itu terjadi, maka harus ada mekanisme- mekanisme yang menanganinya. Kan banyak (lembaganya), Nanti lewat MK kan bisa. Jadi jangan melakukan isu isu yang seperti itu (mendelegitimasi KPU) secara terus menerus. Distrust kepada penyelenggara pemilu itu yang tidak kita dukung," katanya.

Sekedar informasi, Elemen organisasi Pemuda dan Mahasiwa yang tergabung dalam Forum Cibodas diantaranya yakni, HIMA PERSIS, KAMMI, DPP GEMA Mathla’ ul Anwar, PP GPII, Ikatan Pemuda Tionghoa, Pemuda Muslimin Indonesia, PP HIMA Al-Wasliyah dan DPP SEMMI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement