Senin, 23 September 2019
Peristiwa - Nasional

PDIP: Jokowi akan Perkuat Kedaulatan Energi Nasional di Periode Kedua

PDIP: Jokowi akan Perkuat Kedaulatan Energi Nasional di Periode Kedua Presiden Jokowi. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Jum'at, 26 April 2019 - 12:33

TIMESINDONESIA, JAKARTAPDIP bergerak cepat. Diskusi intens dengan para pakar yang punya kemampuan di berbagai kebijakan publik di lakukan guna mendukung periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya terkait bagaimana membangun kedaulatan energi nasional. 

"Lima tahun pertama, Pak Jokowi memperkuat kedaulatan energi nasional. Electricity meningkat. Sumber energi dan kapasitas pembangkit terpasang surplus. Maka periode ke dua nanti, PDI Perjuangan akan dorong kebijakan infrastruktur LPG untuk rakyat," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (26/4/2019).

Menurutnya, kebijakan energi pro rakyat sangatlah strategis dan menentukan efisiensi penggunaan energi nasional. "Selain jejaring infrastruktur  LPG hingga menyentuh pintu-pintu rakyat, maka penggunaan solar cell energy sangat penting, demikian pula tenaga hidro dan panas bumi. Kebijakan energi terbarukan ini sangat penting guna menjaga bumi dan bangun masa depan," imbuhnya

Hasto menjelaskan, usulan kebijakan melalui diskusi dengan para pakar tersebut sangat tepat, daripada menghabiskan energi yang tidak perlu seperti klaim kemenangan sepihak tanpa akurasi data rekapitulasi. 

"PDI Perjuangan move on saja. Kami mulai membahas  rancangan kebijakan strategis guna menjabarkan visi misi Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang senafas dengan upaya mewujudkan Trisaksi, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan," tuturnya.

"Mari kita berimajinasi tentang Indonesia maju bertumpu pada kualitas SDM kita. Kita pikirkan langkah strategis mewujudkannya. Itu lebih positif daripada sekedar main klaim, atau berdebat yang tidak perlu. Saatnya elit politik memberikan keteladanan untuk rakyat," imbuh Hasto.

PDI Perjuangan sendiri akan terus menjalankan apa yang oleh  Ibu Megawati Soekarnoputri maksudkan untuk mendorong Research Based Policy, suaru tradisi kebijakan publik melalui penelitian dengan melibatkan pakar berbagai disiplin ilmu. 

"Kami libatkan para pakar yang hebat-hebat, namun memahami persoalan rakyat, dan keIndonesiaan kita, sehingga kebijakan yang diusulkanpun akan membumi dan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," tandas Hasto, Sekjen PDIP. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration