Wacana Pansus Kecurangan Pemilu, Pengamat: Masih Terlalu Dini

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menanggapi wacana Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membentuk Panitia Khusus atau Pansus kecurangan Pemilu. Menurutnya hal itu masih terlalu dini.

"Persoalan dugaan kecurangan itu harus dibuktikan dulu secara kredibel melalui proses hukum yang tersedia. Sehingga menjadi konsideran yang kuat kalau kemudian nanti dibentuk pansus," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Dirinya menilai, pembentukan pansus terutama berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu tak bisa didasari asumsi-asumsi tanpa adanya satu proses legal yang kuat.

Oleh karenanya, akan lebih baik jika semua pihak menunggu hasil rekapitulasi manual dari KPU RI. Sehingga ada kesimpulan berkekuatan hukum terkait indikasi-indikasi kecurangan yang ditudingkan selama ini.

"Saya kira terlalu dini ya untuk menyimpulkan sebagai satu kecurangan dan terlalu dini untuk membentuk pansus," tukasnya.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, pansus sejatinya bekerja melakukan investigasi berdasarkan indikasi-indikasi yang kuat disertai bukti yang kredibel dan berkekuatan hukum yang jelas.

"Tapi ini sih bisa saja manuver yang dilakukan untuk mengingatkan agar jika ada pihak-pihak yang bermaksud memanfaatkan situasi ini untuk memberikan keuntungan pada kelompok tertentu di dalam kontestasi pileg maupun pilpres agar mereka berpikir ulang karena DPR akan menjalankan fungsi pengawasan," tandasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon menyebut Gerindra akan menginisiasi pembentukan Pansus kecurangan Pemilu. Pansus tersebut akan mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu 2019.

"Saya kira nanti perlu untuk dibentuk pansus kecurangan pemilu ini," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/4/2019). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement