Anggota DPRD Minta DPR RI Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

TIMESINDONESIA, MALANG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang mulai gerah menyusul banyaknya korban jiwa dari para petugas pelaksana Pemilu 2019.

"Miris saya melihatnya. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak ini," kata anggota fraksi Golkar,  Dra.Hj.Cholis Bidajati,M.M.

Bahkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Malang, Drs.Didik Gatot Subroto, Rabu (24/4/2018) sore berkomentar lebih tegas lagi.

"Ini kan bagian produk dari teman-teman DPR Pusat. Artinya ada hal yang tidak dihitung atau dipertimbangkan, salah satunya musim, yang kedua kondisi geografis. Sehinga mestinya KPU bisa menyelenggarakan secara maksimal, akhirnya banyak pihak yang mengevaluasi minor. Ini harus dievaluasi secara keseluruhan, jika memang masih menginginkan Pemilu Serentak seperti ini. Interval waktunya harus diatur," katanya.

Pemilu seharusnya menggembirakan, karena merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia memilih pemimpinnya, sayangnya dalam Pemilu Serentak 2019, banyak sekali memakan korban jiwa. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang banyak yang menyesalkannya dan berharap ada evaluasi secara menyeluruh.

Didik mengatakan, dengan keterbatasan jumlah personel KPPS dan model penghitungannya yang rumit, membuat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa berjalan cepat.

Rata-rata para petugas KPPS bisa pulang ke rumah selepas dini hari. Pada akhirnya 119 petugas KPPS meninggal dunia dan 548 orang jatuh sakit karena kelelahan. Dalam sejarah tidak ada yang sampai demikian hebatnya itu.

"Ini kan sangat melelahkan, konsentrasi penuh ditambah tekanan dari luar dari semuanya yang tinggi, sehinga tegang, stress dengan kondisi fisik yang lemah karena kecapekan, sehinga akhirnya banyak yang meninggal karena jantung. Sistematika ini yang harus dievaluasi secara keseluruhan, waktu pelaksanaanya maupun cara penghitungannya," tambah politisi PDIP ini.

Didik yang juga calon legislatif dalam Pemilu Serentak 2019 ini merasa dirugikan dengan sistem yang ada.

Menurutnya dengan pelaksanaan yang bersamaan, sebagai caleg, ada mandat dari partai agar mengkampanyekan calon presiden yang diusung.

"Akibatnya masyarakat lebih fokus kepada Pilpres, meskipun teman-teman caleg sudah bekerja dibawah, tapi masyarakat abai pada pelaksanaan Pilegnya," katanya.

Tidak hanya itu, dengan menggembungnya jumlah TPS dan format kartu suara pileg, menurutnya sama sekali tidak menguntungkan.

"Semakin banyak TPS, makin banyak pula diperlukan saksi. Otomatis ini menjadi beban bagi partai maupun perorangan caleg. Format kartu suara juga lebih banyak mengarah pada logo KPU, sehingga ruang untuk penulisan nama caleg menjadi sempit. Saat dilakukan pencoblosan, lobangnya tidak pas, bisa ke atas atau ke bawah, sehinga sering dianggap suara tidak sah," tambah Didik.

Cholis Bidajati juga mengeluhkan banyaknya TPS dan format kertas suara Pemilihan Umum Legislatif. "Banyak TPS otomatis banyak saksi, apalagi mereka bekerja sampai malam bahkan dini hari, tentu ini juga menjadi beban tambahan bagi kami sendiri," katanya.

Tidak ada foto para caleg di kertas suara juga dipersoalkan oleh mantan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Malang ini.  "Foto dalam kertas suara itu penting, karena untuk identifikasi atau pengenalan caleg kepada para pemilih. Lha pileg sekarang ini foto tidak ada lagi, hanya nama. Kita berharap untuk ke depan bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Karena banyaknya persoalan krusial itulah, para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Malang itu menjadi gerah apalagi dibarengi dengan banyaknya korban jiwa dari para petugas pelaksana Pemilu 2019  akibat kelelahan. Baik Drs Didik Gatot Subroto maupun Dra Cholis Bidajati menginginkan harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement