Korban Berjatuhan, KPU RI Diminta Gandeng IDI untuk Cek Petugas KPPS

TIMESINDONESIA, JAKARTA – KPU RI diminta bertanggung jawab dan tidak menganggap enteng jatuhnya korban meninggal dan sakit petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) selama Pemilu 2019.

Kemarin sedikitnya tercatat sudah 144 yang meninggal dan kemungkinan bertambah karena masih banyak yang menderita sakit dan masih dalam perawatan.

Pernyataan itu serempak disampaikan ahli paru-paru dr. Benny Ontavianus, ahli bedah dr. Patrianef serta Ketua Umum Perkumpulan Swing Voter Indonesia Adhie Massardi dalam Diskusi Menjamin Kesehatan Petugas Pemilu 2019 dalam Forum Tebet di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

"Jadi baru sekarang ini ada korban meninggal begitu besar 144 pernyataan resmi dari KPU tadi malam. Jadi satu minggu setelah pencoblosan itu meninggal 144 orang dan yang sakit mencapai 883 orang," kata Adhie.

Yang lebih mengejutkan lagi menurut Adhie, kejadian ini dianggap hal yang biasa.

"Padahal kami tahu tahun 2005 ada Iwan Iswara itu meninggal bersama 2 putrinya karena flu burung kemudian pemerintah mengambil alih bahwa ini terjadi KLB, kejadian luar biasa karena penanganannya harus khusus," Adhie, membandingkan.

Menurut Adhie, kejadian ini tidak cukup hanya disimpulkan karena kelelahan atau karena urusan fisik semata. "Atau ada masalah lain?" ujarnya.

Patrianef meminta KPU segera untuk berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa secara serempak petugas KPPS di lapangan sebelum jatuh korban lebih banyak. 

"IDI tidak bisa bergerak sendiri karena mereka harus ada permintaan dari KPU," kata Patrianef.

Pemerintah, kata Patrianef, sudah harus peduli karena seperti kata Adhie Massardi, meninggal 3 orang saja pemerintah sudah ribut sedangkan yang meninggal 144 itu tidak ada respon dari pemerintah. 

"Ini sangat luar biasa ada apa dan kenapa?" ujarnya.

Benny juga mengamini, KPU tidak bisa menunda untuk segera mengecek ulang kesehatan semua petugas KPPS. Paling tidak untuk sementara melibatkan Puskesmas mengecek semua petugas.

"Paling tidak yang paling sederhana dulu seperti cek tensi bisa melibatkan bidan dan petugas kesehatan," ujar Benny.

Namun karena proses Pemilu masih panjang hingga penghitungan suara selesai sampai 22 Mei, menurut Benny KPU RI harus melibatkan IDI. Menurutnya IDI bisa digandeng karena organisasi ini sampai ke daerah. "IDI bisa tegas, misalnya kalau sudah tidak memungkinkan misalnya usianya sudah 65 di-cut saja. Jangan dilanjutkan," kata Benny. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement