Politik

Soal Klaim Kemenangan, PDI Perjuangan Minta BPN Duet Prabowo-Sandi Buka Data

Soal Klaim Kemenangan, PDI Perjuangan Minta BPN Duet Prabowo-Sandi Buka Data Sekjen PDI Perjuangan HastobKristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Senin, 22 April 2019 - 19:10

TIMESINDONESIA, JAKARTAPDI Perjuangan meminta, klaim kemenangan 62 persen kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, duet Prabowo-Sandi disertai data agar semuanya menjadi jelas, tidak rancu.

"Kami imbau elite politik untuk tidak klaim secara sepihak tanpa pertanggungjawabkan data, maka itu bagian dari provokasi yang bisa berdampak pada rusaknya upaya membangun kepercayaan pada sistem demokrasi," ujat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jakarta, Senin (22/4/2019).

PDI Perjuangan lanjut Hasto siap adu data C1, hasil pemungutan syara Pemilu Serentak 2019 dengan BPN duet Prabowo-Sandi.  "Kita menegaskan kami siap diaudit, kami siap dicek seluruh proses rekapitulasi dilakukan oleh dokumen otentik, yaitu C1 sebagai dokumen primer dalam rekapitulasi itu sendiri," tegasnya.

Hasto lalu menyinggung kubu duet Prabowo-Sandi yang sekadar mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga. Menurut dia, hal itu hanya perayaan semu belaka, tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelas Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin itu.

Ditegaskan, PDI Perjuangan memiliki instrumen penghitungan suara melalui Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN). Menurutnya, badan tersebut mengambil data autentik dari dokumen C1 yang sudah diteken petugas KPPS dan saksi.

Karena itu, PDI Perjuangan masih jelas Hasto, mengecam keras semua pihak yang mencoba untuk memalsukan dokumen C1, hasil pemungutan suara Pemilu Serentak 2019.

"Mereka yang mencoba memalsukan C1 itu adalah bagian kejahatan dari pemilu. PDI Perjuangan tidak menoleransi siapa pun yang mencoba memalsukan dokumen C1 itu karena itu dokumen autentik, dokumen primer yang diperlukan untuk mengawal suara rakyat itu sendiri," tandas Hasto. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Loading...
Registration