Kopi TIMES

Kolom Denny JA: 2019 Itu People Power melalui Quick Count Power

Kolom Denny JA: 2019 Itu People Power melalui Quick Count Power Denny Januar Ali. (Grafis: TIMES Indonesia)
Minggu, 21 April 2019 - 10:36

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Letupan people power sempat memanas setelah Amien Rais melontarkannya beberapa hari sebelum Pilpres 2019. Dalam Kolom Denny JA kali ini, sang Begawan Riset Publik Indonesia ini mengiyakan ada 'people power' ada Pilpres. Tapi bentuknya Quick Count Power. Kenapa begitu? Simak ulasannya.

***

Tak ada yang lebih kuat dibandingkan kekuatan rakyat banyak (people power). Dalam masyarakat otoriter, people power berkuasa menumbangkan rezim yang dianggap paling kuat sekalipun. Dalam masyarakat demokratis, people power sangat berkuasa mengganti atau mempertahankan kekuasaan siapapun melalui pemilu.

Dan datanglah fenomena baru. Di era pemilu demokratis di Indonesia, sejak pemilu langsung 2004, people power itu terbaca melalui Quick Count power.

Apa itu quick count power? Itu cermin paling cepat dan paling akurat membaca people power di era pemilu. Melalui Quick Count Power, seketika kita mengetahui siapa yang dikehendaki people power untuk memegang kendali pemerintahan.

Kekuatan Quick Count power itu, suka ataupun tidak, datang melalui aneka lembaga survei yang kredibel.

***

Ada lima alasan di era pemilu, mengapa akhirnya justru people power itu mengejawantah dan menjelma salah satunya melalui Quick Count Power.

Pertama, memang ada kebutuhan rakyat banyak untuk tahu lebih cepat kemana arah people power dalam pemilu presiden.  Jika hari ini mereka memberikan suara dalam pemilu, dan jika teknologi memungkinkan, hari ini juga mereka perlu tahu siapa yang terpilih.

KPU sebagai lembaga resmi tak bisa memberikan kebutuhan itu. Perhitungan manual, besarnya populasi pemilih, dan tersebarnya teritori Indonesia, membuat KPU membutuhkan sekitar 35 hari untuk hitung suara.

Ada ruang kosong menganga. Bagaimana memenuhi kebutuhan tahu rakyat banyak, soal  arah people power dalam pemilu? Yang jika bisa, hasilnya diketahui di hari itu juga! Kebutuhan rakyat banyak itu begitu kuat memanggil-manggil. Quick Count pun datang memenuhi panggilan itu.

Kedua, ilmu pengetahuan sudah sampai di sana. People power dalam pemilu yang kita kenal sekarang pertama kali terjadi dalam sejarah di tahun 1789. Itulah momen ketika untuk pertama kalinya Amerika Serikat memilih presiden. Terpilih saat itu George Washington.

Tapi baru di tahun 1824, dan 35 tahun kemudian, eksperimen survei opini publik dilakukan. Harrisburgh Pensylvanian dikenang sebagai lembaga survei pertama yang bereksperimen dengan opini publik. Di tahun itu, Harrisburgh mencoba merekam opini siapa yang layak menjadi presiden AS: Andrew Jackson atau John Quincy Adams.

Generasi demi generasi menyempurnakan metode survei opini publik. Banyak kesalahan dilakukan. Tahun 1945, 121 tahun kemudian, Gallup Poll memulai metodelogi survei opini publik yang menjadi dasar riset opini publik masa kini.

Secara bertahap survei terus tumbuh dan bervariasi. Aneka bentuk lain dengan prinsip yang sama lahir seperti exit poll dan quick count.

Di Indonesia, pemilu partai era reformasi pun datang di tahun 1999. Kemudian diikuti pemilu presiden langsung yang pertama di tahun 2004. Ini momen yang menjadi ibu kandung bagi lahirnya Quick Count di Indonesia.

LSI Denny JA, beserta lembaga survei lain, selalu menampilkan Quick Count dalam hajatan besar pemilu presiden dan aneka pilkada penting. 

Akurasi Quick Count LSI Denny JA tercatat tak pernah salah dalam menyatakan pemenang pemilu dan pilkada. Sudah lebih 200 kali Quick Count LSI Denny JA dibuat. Sebanyak itu pula akurasinya terbukti lagi dan lagi.

Karena sudah terbukti akurasinya, Quick Count Power semakin mendapatkan legitimasi sebagai cermin dari People Power dalam pemilu.

***

Ketiga, akurasi Quick Count power sebagai cermin people power dalam pemilu praktis sudah diterima oleh umumnya elit politik. Jika ada yang tak menerima, itu lebih bentuk manuver karena mereka sedang dirugikan oleh hasil quick count saat itu.

Ketik saja di Google search. Kelompok Prabowo kini memang seolah menunjukkan ketidakpercayaannya pada Quick Count Pilpres 2019. Tapi ketika kelompok ini memenangkan Pilkada DKI tahun 2017, juga hasil dari Quick Count yang sama, dari lembaga yang sama, di hari pencoblosan itu juga mereka merayakan kemenangan. 

Tempat mereka merayakan kemenangan di rumah Kertanegara, kebayoran Jakarta. Itu tempat yang sama yang kini digunakan untuk melawan hasil Quick Count Pemilu Presiden 2019.

Atau lihat saja Google search soal respon partai pendukung Prabowo di 2019. PAN bersyukur dengan hasil pemilu partai 2019. PKS juga menyambut gembira hasil pemilu partai 2019. Namun mereka memilih tak berkomentar soal Quick Count pemilu presiden 2019.

Quick count partai dan Quick Count presiden itu sama saja. Metodologinya sama. Bahkan dikerjakan oleh lembaga survei yang sama. Juga dilaksanakan di momen yang sama.

Semua elit penting pada dasarnya percaya pada Quick Count. Ini pula yang menambah kekuatan Quick Count Power.

Keempat, Quick Count power untuk mencerminkan people power dalam pemilu dilindungi undang undang. Wakil rakyat sendiri di DPR dan pemerintah eksekutif yang melahirkan UU no 7 tahun 2017 soal pemilu. Di dalamnya sudah mengatur hak partisipasi masyarakat dalam pemilu, melalui Quick Count.

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasan untuk menafsir konstitusi. lembaga in pun melegalkan hak masyarakat mengumumkan Quick Count setelah jam 15.00 WIB sejak hari pencoblosan 17 April 2019. 

Tak ada individu atau lembaga yang boleh merasa menjadi superman atau batman atau kapten marvel, yang merasa kuasa bertindak melanggar undang- undang. Tak boleh ada yang melarang pengumuman Quick Count untuk terus menerus ditayangkan.

Jika ia gerah dengan pengumukan Quick Count karena kepentingan politiknya dirugikan, itu urusan pribadinya atau kelompoknya. Ruang publik tidak diatur oleh turun naik emosinya, tapi oleh undang undang.

***

Kelima, ini yang paling mendasar, Indonesia sudah memilih menjadi negara demokrasi. Kebebasan opini dan kebebasan akademis itu roh yang menggerakkan demokrasi. 

Dalam demokrasi, people power berpindah dari konflik kekerasan di jalan jalan menjadi pilihan di kotak suara dalam pemilu. Gerakan people power yang paling nyata ada dalam kotak suara itu.

Peradaban sudah sampai di sana. People power dalam pemilu pun muncul terbaca paling cepat dan akurat melalui Quick Count Power.

Amien Rais menyatakan, ia akan menggerakkan people power jika pemilu curang. Amien Rais lupa, people power sudah bergerak di hari pencoblosan. People power sudah bergerak dan terbaca melalui Quick Count Power.

Dan people power dalam pemilu yang terbaca  melalui Quick Count Power itu terus saja menggema. Tak peduli walau hasilnya tak disukai oleh Amien Rais dan kelompoknya. Jika people power sudah bicara di kotak suara, siapa pula yang sanggup melawan?

Maka, di Kolom Denny JA ini, sang Begawan Riset Publik Indonesia ini berpesan: "Berdamailah dengan Quick Count Power, karena ia membawa pesan people power dalam pemilu." (*)

Jurnalis :
Editor : Khodijah Siti
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Loading...
Registration