Peristiwa Daerah

Dewan Pertanyakan Capaian Kinerja Pemkot Bontang

Selasa, 26 Maret 2019 - 22:39 | 59.99k
RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi Gabungan DPRD Bontang terkait LKPJ (Laporan Kerja Pertanggungjawaban) Pemerintah Daerah, (Foto: Kusnadi/TIMES Indonesia)
RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi Gabungan DPRD Bontang terkait LKPJ (Laporan Kerja Pertanggungjawaban) Pemerintah Daerah, (Foto: Kusnadi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BONTANG – Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang mempertanyakan pencapaian kinerja tahun 2019 Pemkot Bontang di beberapa sektor yang hanya mencapai prosentasi di bawah 90 persen saat Rapat Dengar Pendapat bersama Pemkot Bontang terkait lndeks LKPJ 2018.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Bontang sekaligus ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Agus Haris meminta penjelasan terkait permasalahan ini, sehingga DPRD dapat memberikan masukan agar seluruh kinerja yang ada di Pemkot Bontang dapat Iebih baik kedepan.

“Di sini bisa dijelaskan duduk persoalannya, kenapa beberapa instansi pencapaiannya di bawah 90 persen," kata Agus Haris. Selasa (26/3/2019) siang.

Pemkot-Bontang-a.jpg

Hal senada pun diutarakan Anggota Komisi Ill, Rusli. la meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjelaskan berapa pencapaian serta alasan yang mengakibatkan capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang (Bapelitbang Bontang), Prabowo menjelaskan bahwa, sesuai yang disampaikan Wali Kota Bontang pada rapat Paripurna beberapa waktu lalu, Pemkot Bontang melaksanakan 25 urusan yang terbagi menjadi 24 urusan wajib dan 4 urusan pilihan dan rata-rata pencapaian diatas 95 persen.

”Akan tetapi masih ada beberapa urusan tersebut dibawah 95 persen pencapaian yang telah ditetapkan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, ada empat indeks pekerjaan yang rasio realisasinya hanya mencapai 94 persen seperti urusan kesehatan dimana urusan kesehatan yang terealisasi hanya 94,55 persen.

"Hal ini disebabkan dana kapitasi yang tidak terserap sepenuhnya, serta terkait urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang mana realisasi fisik hanya 94,43 persen, ini terkait dengan adanya 65 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang nilainnya mencapai 11,2 miliar yang salah satu penyebabnya yakni karena adanya bencana gempa dan tsunami di palu beberapa waktu lalu sehingga membuat beberapa proyek terkendala bahan matrial," ungkapnya.

Sementara di bidang perhubungan, hanya mampu merealisaikan sebesar 81,17 persen. Hal ini terkait rencana pembebasan bangunan yang berada disekitar Pelabuhan Loktuan sejumlah 19 rumah.

"Padahal ini tinggal bayar saja akan tetapi ada yang mengklaim sehingga dengan berbagai pertimbangan pelunasan tersebut dibatalkan untuk gantirugi bangunan dengan nilai Rp 3 miliar untuk 19 rumah," terangnya.

Selain itu, terkait urusan perdagangan. Menurut Prabowo yang terealisasi hanya 48,93 persen. Hal ini terkait dengan pembangunan Pasar Rawa Indah yang baru bisa dikerjakan di awal tahun karena adanya klaim dari salah satu pihak.

Mendengar yang disampaikan Bapelitbang Bontang, Agus Haris meminta kepada Pemkot Bontang untuk Iebih meningkatkan pencapaian kinerja yang masih kurang dari target yang telah di tentukan. "Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bontang mengingat beberapa sektor sangat menyentuh Iangsung dengan masyarakat," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : Bontang TIMES

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES