Peristiwa Daerah

Wakil Bupati Malang Sambat Keterlambatan Pencairan Dana BOS

Senin, 25 Maret 2019 - 20:26 | 49.77k
Wabup Malang Drs HM Sanusi MM saat menyampaikan sambutan dalam dialog terbuka Kepa SMP se Kabupaten Malang bersama Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo MM (FOTO: Binar Gumilang/TIMES Indonesia)
Wabup Malang Drs HM Sanusi MM saat menyampaikan sambutan dalam dialog terbuka Kepa SMP se Kabupaten Malang bersama Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo MM (FOTO: Binar Gumilang/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANGWakil Bupati Malang Drs HM Sanusi MM keluhkan keterlambatan pencairan dana Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, bagi sekolahan di Kabupaten Malang.

Hal ini disampaikan Sanusi, dalam dialog terbuka Kepala SMP se Kabupaten Malang bersama Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo MM di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (25/3/2019).

"Saya sudah meminta kepada Bapak Andreas, kalau bisa memperjuangkan pencairan dana BOSnas dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali," ujar Wakil Bupati Malang Drs HM Sanusi MM kepada TIMES Indonesia

Lebih lanjut dia menjelaskan, sekolah negeri khusunya SMP di Kabupaten Malang saat ini mengeluhkan terlambatnya pencairan dana BOS. "Salah satu kebutuhan operasional dari dana BOS itu untuk membiayai gaji para guru honorer," terangnya.

Maka dari itu, dia mengaku prihatin keterlambatan pencairan dana BOS yang berimbas kepada terlambatnya gaji guru honorer

"Gaji honorer sudah sedikit, pembayarannya juga terlambat. Maka dari itu, saya mengusulkan kepada DPR RI melalui Pak Andreas, supaya BOS dari APBN dibayar per bulan supaya tidak ada keterlambatan," paparnya .

Jika harapan itu terwujud, Wakil Bupati Malang meyakini maka para guru honorer terutama yang sudah mengabdi cukup lama dan mendukung pendidikan Kabupaten Malang bisa terdongkrak kesejahteraannya. "Guru honorer harus diperhatikan, mengingat tugas mereka sangat penting dan berat," tuturnya.

Selanjutnya Wakil Bupati berharap, Andreas Eddy Susetyo dapat memperjuangkan apa yang menjadi usulan tersebut

Sementara itu, Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo MM akan membawa usulan itu dalam pembahasan di Senayan.

"Karena usulan ini berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang sebagai mitra kami di Komisi XI, saya rasa tahapan pembahasannya tidak sulit," kata Andreas menanggapi usulan Wakil Bupati Malang soal BOS tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Malang

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES