Adhyaksa Dault: Kembalikan Sistem Pemilihan Rektor Seperti Sebelumnya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presidium Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI), Dr. Adhyaksa Dault meminta pemerintah mengembalikan sistem pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat mahasiswa seperti semula.

Dan menghapus Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015 karena dinilai berpotensi rawan korupsi di dalamnya.

"Mengembalikan mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat atau seperti semula adalah langkah solutif. Itu langkah baik untuk kemenag maupun perguruan tinggi keagamaan," kata Adhyaksa Dault dalam konferensi pers di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Menurutnya, perlu penyempurnaan terhadap PMA No. 68 tahun 2015 tersebut. Sebagaimana diketahui dalam PMA tersebut diatur pengangkatan dan pemberhentian Rektor maupun Ketua pada perguruan tinggi keagamaan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Adhyaksa Dault, menegaskan PMA menjadi awal dari rusaknya nilai-nilai di dalam pendidikan Indonesia. Pasalnya, di jajaran pendidikan saja sudah dipermainkan.

Menurut dia pemerintah harus segera melakukan sesuatu terhadap penerapan PMA kurang tepat tersebut yang akhir-akhir berpotensi praktek komersialisasi jabatan di lingkungan birokrasi kampus.

"Sebelum memperluas kewenangannya, sebaiknya Kemenag menganalisa dampaknya, kapasitas dan integritas internal untuk menanganinya, serta prioritas-prioritas lain yang sebenarnya lebih menjadi harapan masyarakat," tegas Mantan Menpora RI dimasa Presiden SBY ini.

Adhyaksa Dault berharap Presiden yang terpilih setelah pemilu 2019, bisa memperbaiki citra pendidikan Indonesia seperti sebelumnya. Dan tidak merugikan masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement