Kinerja BJB Terganggu, Ekonom: Ridwan Kamil Harus Bertanggung Jawab

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memecat Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Ahmad Irfan beberapa waktu lalu. Bank daerah yang menyodok dalam posisi 14 bank nasional itu bukan malah lebih baik tetapi malah terganggu kinerjanya setelah ditunjuk pelaksana tugas (Plt).

Pakar ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai penunjukan Plt pada Bank BJB memiliki dampak besar terhadap kinerja bank kebanggaan warga Jabar tersebut.

"Plt punya kewenangan yang terbatas utamanya dalam pengambilan kebijakan pengkucuran kredit yang masuk kategori besar," kata Acuviarta dalam pernyataan pers yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (22/3/2019).

Selain itu, kata Acuviarta, potensi kehilangan pendapatan yang besar jelas akan terjadi dan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan laba dan kinerja secara umum.

“Laba yang besar hanya bisa dihasilkan dari kredit yang besar juga,” jelasnya.

“Penundaan RUPS dalam hal pemilihan dirut dan direksi lain jelas akan mengganggu kelancaran operasional Bank BJB sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kinerja. Semakin berlama-lama akan buruk untuk BJB,” imbuhnya. 

Terkait berapa potensi kehilangan pendapatan BJB, dirinya mengaku perlu analisis khusus berdasarkan pada data yang ada. 

Namun yang pasti, kata Acuviarta, potensi pendapatan akan hilang dan BJB akan kehilangan kesempatan bisnis karena terkait dengan risiko reputasi.

“Misalnya mitra bisnis akan berpikir ulang untuk melakukan kerjasama karena terkait dengan status Plt yang berkepanjangan dan mengandung unsur ketidakpastian yang cukup tinggi,” paparnya.

Ia pun menambahkan, selain opportunity revenue yang hilang status Plt Dirut justru akan memperburuk reputasi BJB.

“Muncul risiko reputasi. Semakin lama ada ketidakpastian justru akan disorot publik sebagai bank go public yang tidak tranparan. Ujung-ujungnya akan berdampak pada harga saham BJB dan nasabahnya,” jelasnya.

Menurut Acuviarta, Agus Mulyaman yang menjabat Plt yang juga ikut mencalonkan diri calon dirut ditakutkan memiliki  konflik kepentingan.

"Idealnya untuk menghindari konflik kepentingan setidaknya Plt dijalankan oleh direksi yang ada yang tidak berkompetisi menjadi direksi," tambahnya.

Acuviarta mengusulkan agar segera dilakukan RUPS dan penetapan dirut dan direksi definitif. Sebab mereka juga harus melewati fit and proper test yang jelas-jelas akan menghabiskan waktu yang cukup lama.

"Kondisi saat ini Plt ditunjuk direktur kepatuhan sehingga banyaknya keterbatasan yang bersangkutan menjalankan operasional BJB," tukasnya. 

Lebih lanjut, ia berharap proses pemilihan berlangsung secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, mengingat BJB adalah perusahaan go public.

“Emil (Ridwan Kamil) harus banyak melibatkan BJB dalam kegiatan pembangunan strategis dan pemberdayaan masyarakat Jabar agar sisi makro dan mikro Jabar tumbuh bersifat masif,” ujarnya.

Pemprov Jabar dianggap terlalu dominan dalam menetapkan kebijakan Bank BJB. 

"Ini tidak etis karena pemilik saham lainnya hampir tidak pernah dimintai masukan atau pendapat saat memutuskan langkah-langkah strategis," ujarnya.

"Pemprov Jabar tidak serba semuanya tahu. Ridwan Kamil harus mendengarkan kabupaten/kota sebagai pemegang saham Bank BJB lainnya," tegasnya. "Kepemilikan saham pemprov memang paling besar (38%), tapi bukan mayoritas," jelas Acuviarta. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement