Polresta Kediri Gelar Diskusi Menangkal Hoaks dan Radikalisme di Medsos

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Polresta Kediri atau Polres Kediri Kota, menggelar Focus Gruop Discussion (FGD) bagaimana cara mencegah dan menangkal hoaks, ujaran kebencian dan radikalisme di medsos (media sosial). 

Diskusi bertema "Membangun daya cegah dan tangkal masyarakat terhadap berita hoaks, ujaran kebencian, radikalisme melalui media sosial" menghadirikan tiga narasumber. Acara digelar di Hotel Bukit Bukit, Kediri, Rabu (20/3/2019).

Tiga narasumber yang hadir, diantaranya, Rektor Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia, Yatimul Ainun dan Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur ST.

Adapun para peserta yang hadir dari berbagai perwakilan elemen organisasi masyarakat, kepemudaan, sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren serta para Da'i Kamtibmas yang tersebar di Kota Kediri.

Dalam sambutannya, Waka Polresta Kediri, Kompol Iwan Sebastian menyampaikan, bahwa FGD digelar untuk menangkal maraknya informasi hoaks di era digital. "Utamanya maraknya ujaran kebencian dan konten radikal yang bertebaran di dunia maya. Hal itu adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi," katanya.

Selain itu, menangkal hoaks, ujaran kebencian dan radikalisme bagaimanpun harus diberantas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). "Kita diskusikan dalam forum ini bersama para ahli. Kita datangkan tiga narasumber," katanya.

Diskusi berjalan sukses. Peserta terlihat sangat antusias menyimak apa yang disampaikan tiga pemateri. Materi pertama disampaikan Yatimul Ainun, yang banyak mengupas soal kondisi dunia digital secara umum, efek media sosial hingga kerangkan menyaring dan teknik memproduksi konten di media sosial, media indie dan media mainstream.

"Saat ini, dunia sudah dalam genggaman. Semua hal sudah bisa dikendalikan melalui gadget. Efek media sosial sangat luar biasa. Konten hoaks dan ujaran kebencian bertebaran. Dari itu, warganet, harus cerdas menyaring sebelum sharing," katanya.

Pria yang juga menjabat Koordinator Wilayah  (Korwil) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Bali dan Nusa, banyak menjabarkan soal Indonesia Darurat Informasi dan pentingnya membangun Ketahanan Informasi Nasional dan daerah.

Sementara, Prof Dr Ali Maschan Moesa, lenih banyak menjelaskan kondisi pemahaman keagamaan seseorang yang membuat sikap dan pemikirannya menjadi radikal. "Karena pemahaman keislamannya parsial dan tidak utuh memahami Islam dan nilai-nilai budaya Indonesia," katanya.

Hal demikian yang membuat seseorang mudah bersikap radikal. Islam hanya dipahami sepotong-sepotong. "Agama hanya dijadikan bungkus, tidak mengkaji bahwa substansi beragama itu puncaknya adalah kepada Allah. Akhirnya, sangat mudah mengkafir-kafirkan orang," tegasnya.

Rektor Uniska itu juga banyak mengulas secara detail pemahaman Islam yang Rahmatal Lil Alamin. Tidak hanya memahami Al Quran secara teks. "Dari itu, sangat bodoh orang yang ingin mendirikan negara Khilafah. Karena konsep itu tidak ada di dalam Al Quran. Yang ada itu Khalifah buka Khilafah," jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur ST, lebih banyak menyampaikan soal jenis konten-konten kampanye dan sosialisasi materi Pilpres dan Pileg jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Hal menyebarkan konten yang dilarang di media sosial dan beriklan di media arus utama dan medsos.

Ia juga berpesan kepada para peserta diskusi yang digelar Polresta Kediri itu, untuk tidak ikut serta menyebarkan informasi hoaks dan melakukan ujaran kebencian di media sosial. "Kita semua harus bersama-sama menangkal infomasi hoaks dan radikalisme di medsos," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement