Peristiwa - Daerah

Jelang Pemilu 2019, Sebaran Hoaks Berkembang Mulai dari Kepentingan Politik Hingga Bisnis

Jelang Pemilu 2019, Sebaran Hoaks Berkembang Mulai dari Kepentingan Politik Hingga Bisnis Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo (dua dari kanan) dalam diskusi bertajuk 'Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoaks pada Pemilu 2019' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Foto: Rahmi Yat
Sabtu, 16 Maret 2019 - 22:27

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jelang pergelaran Pemilu 2019, kabar bohong alias hoaks terus berkembang secara masif. Bahkan hoaks saat ini telah berkorelasi dengan kepentingan politik hingga bisnis.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, produksi dan sebaran hoaks selama masa kampanye pemilu serentak 2019 meningkat pesat. Akibatnya, suhu politik nasional menjelang pemungutan suara cenderung semakin memanas.

"Celakanya, semakin mendekati hari pemungutan suara, tren produksi dan sebaran hoaks justru semakin meningkat cukup tajam," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoaks pada Pemilu 2019' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Menurut data Kemkominfo lanjutnya, dari 771 konten hoaks selama Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019, terdapat 181 konten berisi isu politik. "Ada korelasi kuat antara hoaks dengan kepentingan politik dalam pemilu 2019," tukasnya.

Namun selain untuk kepentingan politik, Karyono menyebut hoaks bisa berkembang menjadi industri. Di mana digunakan untuk kepentingan bisnis yang menghasilkan uang.

"Sekarang ini, hoaks sudah masuk ke dalam ranah industri. Sebagai contoh, kasus Saracen yang menjadi salah satu penyedia jasa untuk memproduksi dan menyebarkan hoaks untuk tujuan politik," ungkapnya.

Lebih jauh, hoaks menurut Karyono dapat berdampak terhadap nilai-nilai demokrasi. Bahkan, bisa menimbulkan konflik sosial yang membuat masyarakat semakin terpolarisasi, dan berpotensi merusak peradaban kemanusiaan.

Oleh karenanya, solusi untuk mencegah hoaks tersebut adalah dengan pendekatan komprehensif, seperti penegakan hukum, pendekatan persuasif dan edukatif. "Dan bila perlu membuat Undang-Undang khusus anti hoaks," ucapnya. (*)

Jurnalis : Rahmi Yati Abrar
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani

Komentar

Loading...
Registration