Ekonomi

ISNU Jatim Kupas Ekonomi Kerakyatan, Prof M. Mas'ud Said Sarankan Ini ke Pesantren

ISNU Jatim Kupas Ekonomi Kerakyatan, Prof M. Mas'ud Said Sarankan Ini ke Pesantren Prof M. Mas'ud Said, ketua ISNU Jatim. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)
Jum'at, 15 Maret 2019 - 19:25

TIMESINDONESIA, JOMBANGISNU Jatim (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jatim) mengupas tuntas ekonomi kerakyatan di Unwaha Jombang, Jumat (15/3/2019). Hadir sebagai pembicara guru besar ilmu pemerintahan yang juga ketua ISNU Jatim Prof M. Mas'ud Said.

Dalam seminar yang diselenggarakan ISNN Jombang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI ini, Mas'ud berbicara banyak tentang ekonomi di pedesaan. Direktur PPs Unisma ini juga mengajak kalangan profesional pondok pesantren untuk membuat biro otonom di bawah yayasan pesantren. 

TIMES-Indonesia-ISNU-Jatim.jpg

"Biro ini untuk konsentrasi di bidang usaha atau bisnis untuk kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Mas'ud.

Dia mencontohkan, pondok-pondok yang usianya ratusan tahun seperti Sidogiri, juga membuat terobosan ekonomi selain menyelenggarakan pendidikan model salaf.

"Sidogiri sejak tahun 2000 an mengembangkan usaha. Baik retail, jasa keuangan syariah, bahkan produksi berbagai kebutuhan pokok dengan menggunakan jaringan alumni," ungkap Mas'ud.

Apa syaratnya? Mas'ud Said membeberkan, ada tiga yang harus dipenuhi. Pertama, pihak yayasan harus berani ambil kader profesional baik unsur keluarga maupun orang luar pondok. Kader yang terpercaya dan bisa ditunjuk secara otonom menjalankan usaha.

Kedua, sambung dia, harus berani melakukan investasi atau menyisihkan sebagian uang yayasan untuk membuka dan mwngembangkan usaha. "Dan ketiga, harus memiliki jaringan akses produk-produk tertentu dan memiliki networking yang kuat. Baik untuk pengenalan pasar di luar pondok," papar ketua Yayasan Sabilillah Malang ini.

Senada dengan Mas'ud, Staf Khusus Presiden RI bidang Ekonomi Prof A. Erani Yustika mengungkapkan, sangat banyak peluang usaha saat ini. Sebab pemerintah telah melakukan usaha keras dengan menambah dana desa yang bisa diperankan untuk memperkuat usaha BUMDes. 

TIMES-Indonesia-ISNU-Jatim-2.jpg

"Jadi perkembangan pembangunan di bidang pedesaan dan penambahan dana usaha desa di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa," katanya. 

Sementara, Ketua ISNU Jombang H Abdul Hanan Majdi bergembira dengan seminar ini. Apalagi antusiasme peserta begitu besar. 

Itu terbukti dari siang sampai penutupan peserta tetap memenuhi aula. "Padahal topik tentang ekonomi, keuangan dan bab perbankan ini topik yang relatif berat lho. Belum lagi pembicaranya dari kalangan atas semua," ucap Gus Hanan, sapaan akrabnya.

Seperti di ketahui di Jawa Timur masih banyak kalangan perdesaan yang rakyatnya belum melek transaksi keuangan non tunai. Mereka pun lemah dalam akses permodalan yang pada gilirannya menghambat pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kemiskinan perdesaan di Jawa Timur seperti dikemukakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paeawansa masih di atas 15 persen. Ini merupakan angka rata-rata tertinggi dibanding pedesaan di Jateng, Yogya, Banten dan Jawa Barat. Oleh sebab itu sekarang fokus pembangunan ekonomi di Jatim harus didorong ke wilayah perdesaan.

ISNU Jatim diharapkan terus bergerak menjadi pendorong kemajuan di perdesaan dengan mendekatkan mereka yg di desa termasuk kepala kepala desa dan lulusan pesatren untuk tak takut memulai usaha. 

Seminar yang diikuti 350 an peserta ini selain dihadiri  Prof M. Mas'ud Said, ketua ISNU Jatim, serta stafsus presiden Prof Erani Yustika, juga tampak Dr Jainal Efendy dari Bidang Ekonomi PBNU. Peserta berasal dari berbagai Ponpes, BUMDes se Kabuoaten Jombang, kalangan pengelola yayasan sosial, dan Banom NU serta masyarakat umum dilaksanakan oleh ISNU Jombang ini dalam rangka HUT ke-96 Nahdlatul Ulama. (*)

Jurnalis :
Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

Komentar

Loading...
Registration