Minggu, 22 September 2019
Ekonomi

Menkeu RI Sri Mulyani: 1.000 Persen Saya Dukung Penguatan Desa Adat

Menkeu RI Sri Mulyani: 1.000 Persen Saya Dukung Penguatan Desa Adat Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat menghadiri  acara bertajuk ‘Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali’ di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (14/3/2019).(FOTO IST/TIMES Indonesia)
Kamis, 14 Maret 2019 - 20:48

TIMESINDONESIA, DENPASARMenkeu RI Sri Mulyani menyatakan mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi desa adat di Bali.

"Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali dalam menjaga kelestarian, saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana,” ujarnya, di hadapan bendesa adat se-Bali dalam acara bertajuk ‘Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali’ di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (14/3/2019).

Sri Mulyani juga menyebutkan, 
dirinya juga berharap banyak pada Bali yang menjadi tujuan pariwisata global mampu mempertahankan eksistensi dan kelestarian adat dan budaya Bali. 

“Dunia kini semakin makmur. RRC makin kaya, India makin kaya, punya penduduk lebih dari 1 milyar maka makin banyak pula kaum menengah keatas-nya yang akan berlibur dan Bali menjadi salah satu tujuannya. Ini tantangan bagi Bali, belum lagi jika menghitung turis Australia, Amerika dan Eropa serta wisatawan domestik.  Banyak sekali tekanan bagi Bali meskipun itu juga berarti rejeki bagi Bali,” papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan dalam Undang-Undang Desa disebutkan, yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran APBN adalah desa administratif yang diakui oleh Kementrian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan desa adat.

 “Namun kita juga tidak menampik fakta adanya entitas sosial atau komunitas bersama yang bentuknya seperti desa adat ini, yang fungsinya juga sangat penting diluar masalah administratif," ujarnya.

"Hanya saja mungkin wilayah administrasi-nya bisa overlap karena ada satu desa adat yang mengisi beberapa desa administrasi atau sebaliknya. Ini fakta yang harus kita sikapi,”  tambahnya.

Dalam peraturan perundangan, dijelaskan Sri Mulyani, Menkeu akan membuat nota keuangan kepada presiden untuk selanjutnya dipaparkan ke dewan dan dibuatkan alokasinya.

 “Namun kita harus lihat pula implikasinya, seperti contohnya di Aceh dimana desa adat berubah menjadi desa administrasi sehingga keduanya jadi klop,” tambahnya.

Jika berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, Menkeu menyebut program yang berorientasi pada hal tersebut, dirinya pasti ingin mendukung siapapun pimpinan daerahnya.

 “Buat saya masyarakat yang paling penting. Presiden kita dipilih rakyat, presiden kita ingin mensejahterakan rakyat maka kita sebagai pembantunya harus melakukan upaya untuk melayani masyarakat. Jadi saran saya mari kita bawa isu ini dalam pembahasan,” ujar Menkeu RI Sri Mulyani. (*)

Jurnalis : Muhammad Khadafi
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Bali

Komentar

Registration