Ini Rekomendasi MUI Kasembon untuk Pengasuh Ponpes Miftahul Falahil Mubtadiin

TIMESINDONESIA, BATU – Ini tiga rekomendasi penting yang diberikan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kasembon (MUI Kasembon), Kabupaten Malang dan Muspika Kecamatan Kasembon yang harus diperhatikan oleh Pengasuh Ponpes Miftahul Falahil Mubtadiin, KH Ramli Soleh Syaifuddin pasca viralnya persiapan akhir zaman yang diajarkan di Ponpes ini.

Tiga rekomendasi tersebut adalah MUI Kasembon meminta kepada Kiai Ramli agar proaktif bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Kasembon untuk menyelesaikan berbagai hal terkait Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin.

Kedua, MUI meminta kepada Kiai Ramli agar tidak membuat fatwa-fatwa lagi yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. “Hal ini sudah saya sampaikan kepada Gus Ramli di depan Kapolres, peristiwa ini agar menjadi pelajaran bagi Gus Ramli agar ketika memberikan program mengajar di sini lebih berhati-hati. Alhamdulillah Gus Ramli setuju,” ujar Wakil MUI Kecamatan Kasembon yang juga Wakil Ketua PC Anshor Kabupaten Malang, Gus Ibnu Mukti.

Rekomendasi ketiga, MUI meminta agar Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin ini lebih membuka diri kepada masyarakat. “Kita minta kepada Ponpes agar terbuka kepada masyarakat, bersosialisasi kepada masyarakat lebih baik lagi,” kata Gus Ibnu.

Lebih lanjut Gus Ibnu menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang belum disampaikan MUI kepada awak media saat jumpa pers di Mapolres Batu hari Rabu (13/3/2019) karena sudah menjelang Maghrib.

Terkait ajaran Kiai Ramli terkait tanda-tanda kiamat, menurut Gus Ibnu, MUI Kecamatan Kasembon sebenarnya masih mempelajari dan belum memberikan keputusan terkait masalah ini.

“MUI sudah memberikan garis besar, bahwa ajaran yang diberikan disini terkait dengan tanda-tanda hari kiamat memang tidak keluar dari koridor ajaran agama Islam, karena memang ada ajaran-ajarannya, tetapi MUI memberikan garis bawah, ajaran ini hanya diperkenankan bila dilaksanakan di skup jamaah Gus Ramli bukan di forum umum, hal ini harus dijadikan acuan juga,” kata Ibnu.

Jika ada indikasi keresahan masyarakat, menurut Ibnu, MUI juga berhak menegur kegiatan tersebut.

Ibnu menyampaikan bahwa MUI sampai hal ini belum memberikan fatwa terkait masalah ajaran tanda-tanda Kiamat ini, karena MUI masih mengkaji dan masih mendalami hal ini. “Sikap MUI tetap memberikan kebebasan untuk Gus Ramli memberikan ajaran dan atau kajian berkaitan dengan kiamat, tetapi hanya diperkenankan di internal pondok, bukan di forum umum, dengan catatan tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” ujar Ibnu.

Ditempat yang sama Kepala KUA Kasembon, Khoirul Huda mengatakan bahwa  hasil mediasi mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan Kiai Ramli tidak melanggar dan masih dalam koridor ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah.

“Kita sudah melakukan penelusuran beberapa informasi via WA, seperti perintah memotong tangan itu tidak benar. Pernyataan Kiai Ramli masih kita terima, namun jika dikemudian hari ada perkembangan lain, kita akan proses selanjutnya,” terang Khoirul.

Sementara itu Sekcam Kasembon, Edy Cahyono mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan ranah aqidah pada MUI. Pihaknya lebih fokus pada masalah kependudukan. “Kami sudah minta data kepada Ponpes, berapa santri yang tinggal di dalam pondok dan berapa santri yang tinggal di luar pondok. Sekarang masih proses, kita juga mendata hak pilih mereka, jangan sampai kehilangan hak pilih, kita juga sudah berkoordinasi dengan PPK,” ujar Edy.

Demikian rekomendasi MUI Kasembon untuk pengasuh Ponpes Miftahul Falahil Mubtadiin, KH Ramli Soleh Syaifuddin pasca viralnya persiapan akhir zaman yang diajarkan di Ponpes ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement