Senin, 25 Maret 2019
Peristiwa - Daerah

Di Halaqoh K 2 Aswaja, Sandi Janji Bakal Prioritaskan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Di Halaqoh K 2 Aswaja, Sandi Janji Bakal Prioritaskan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sandiaga S Uno (FOTO: Tofik For TIMES Indonesia)
Kamis, 14 Maret 2019 - 19:56

TIMESINDONESIA, PEKALONGAN – Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi) diminta untuk menciptakan lapangan kerja dan membatasi para pekerja asing di Indonesia. Khususnya di bidang-bidang yang bisa ditangani oleh tenaga kerja dalam negeri.

Hal ini disampaikan Para Kiai di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Acara yang dihadiri KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Muhammad Wafi Maimoen (Gus Wafi) keduanya putra ulama khatismatik Maimoen Zubair, calon wakil presiden nomor urut 02 ini, berjanji akan meninjau peraturan presiden tentang tenaga kerja. 

“Prabowo-Sandi akan lebih mengutamakan tenaga kerja untuk anak negeri. Sekarang pengangguran di kalangan muda yang ironisnya 7 juta pengangguran itu banyaknya dari SMK," kata Sandi.

Sandi menilai, pendidikan SMK yang diterapkan saat ini kurang tepat. Seharusnya, pendidikan SMK harus nyambung dengan dunia usaha.

Jika dia dan Prabowo Subianto terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Sandi berjanji akan memperbaiki pendidikan. Ia mengaku punya terobosan agar angka pengangguran lulusan SMK bisa ditekan.

“Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri, kita bisa swasembada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional," bebernya.

Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, dinilai merugikan bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak kepada anak negeri 

"Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing," kata Sandi. (*)

Jurnalis : Alfi Dimyati
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Loading...
Registration