Kopi TIMES

Paradox Survei Internal

Paradox Survei Internal Lukmanul Hakim
Kamis, 14 Maret 2019 - 12:09

TIMESINDONESIA, PALEMBANG – Sebulan menjelang hari H pencoblosan tanggal 17 April intensitas kesibukan kampanye semakin keras. Die hard bermunculan. Supporter pun tak mau tertinggal. Irama gendang kian bertalu. Kita dan publik dibuat terlena "bertengkar" sesama anak bangsa.

Ada terasa tangan tak terlihat (invisible hand). Terasakan bagaimana pola keriuhan sosial yang acak kadut. Bercampur aduk gak karuan. Sehingga sulit buat kita mengidentifikasikan dengan tepat. Strategi dan taktik "permainan" diletakkan  dibalik aturan main yang sudah baku. Grey area (wilayah abu-abu) dipilih sebagai battle ground. Begitulah biasanya model proxy war.
Lantas, siapa aktor utama yang bermain, dibelakang semua ini?.

Kita tentu tak serta merta bisa menuding. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba telisik dan amati data-fakta kekinian. Dari sanalah, barangkali, kita akan menarik benang merah. Itu pun jika kita masih berminat menarik kesimpulan.

Survey adalah salah satu cara mengukur tingkat elektabilitas Paslon. Kedua Paslon diukur seberapa besar keterpilihannya oleh para pemilih. Bahwa kemudian--jika ada tudingan lembaga-lembaga survey tersebut berafiliasi (karena pembiayaan), misalnya, itu sebuah diskursus berbeda. Paling tidak itu lebih bisa dipertanggung jawabkan, semisal dibanding dengan sebutan survey internal.

Sebagai sebuah metodologi, survey dianggap memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Tentu tak diharamkan berbagai lembaga survey yang ada itu, memakai metodologi berbeda. Karena memang begitu adanya. Tapi yang sudah pasti, mereka harus bisa memaparkan dan mempertanggungjawabkan hasilnya ke publik. Publiklah kemudian yang akan menilai seberapa kredibel sebuah lembaga survey tersebut.

Dari 20 an lembaga Survey yang biasa merelease hasil surveynya, nampak jelas bahwa mereka masih mengunggulkan Jokowi-Ma'ruf leading. Pada kisaran angka (Jokowi-Ma'ruf 52%-57 %) : (Prabowo-Sandi : 32%:34%). Berselisih 20%-23%. Dengan swing voter's dan undecided voter's 9%-16%. Apakah kemudian, angka-angka ini menunjukan tingkat keterjaminan kemenangan paslon 01?

Belum memang. Tapi mau tak mau, suka tak suka, situasi ini membuat kubu Paslon 02 --beserta BPN--nya mesti bekerja sangat keras, mengejar ketertinggalannya. Mereka mesti menggenjot disisa waktu. 

Ketersediaan waktu yang semakin sempit, tentu tak banyak alternatif cara yang mesti dipilih. Salah satunya taktik paling efektif adalah mengembangkan serangan darat. Door to door. Itulah mengapa tak mengherankan beberapa kasus terungkap kepermukaan (dimana yang dibawah permukaan, jauh lebih dasyat). Simaklah semisal, emak-emak di Karawang, yang berkampanye soal larangan Adzan itu. Atau di Makasar terkait penggapusan mata pelajaran agama disekolah, jika Jokowi-Ma'ruf menang pilpres.

Itulah mengapa, salah satu cara untuk menjaga agar semangat militansi para kader dan relawan tak kendor, BPN selalu menggaungkan adanya survey internal. Pejuang mereka yang berada diakar rumput dan yang berada digarda depan, mesti dijaga militansinya. Termasuk pengaruh buruk dari hail survey dari lembaga survey mainstream. Yang hampir pasti diyakini, akan memposisikan mereka dipihak yang kalah. Karena memang begitu realitas dilapangan.

Tapi konyolnya, publik tak pernah sekali--dan secuil-- pun disodori bagaimana metodologi, seberapa besar margin error, serta seberapa banyak sampling. Atau, kapan waktu dilaksanakan. Hingga ujungnya--atas paparan hasil akhir surveinya-- semua serba misterius.

Karena bagi mereka, bukan itu tujuan utamanya.
Terdengar kemudian, cuma sekadar klaim ke klaim lainnya. "Detik ini, pasangan Prabowo/ Sandi, sudah sedikit lebih unggul", begitu kata Andre Rosiade, Jubir BPN, seperti dikutip dari detik.com. Sampai-sampai JK berkomentar: "Kenapa gak sekalian 100% saja", ujarnya terkekeh.

Betul bahwa survey bagian dari alat dan cara menggiring opini publik. Tidak mutlak memang. Tapi cukup signifikan sebagai variavel dependent, bagaimana mempengaruhi pemilih. Dan kiranya sudah jamak dilakukan dinegara yang melakukan kontestasi demokrasi, melalui pemilihan elektoral.

Menjadi aneh ketika survey yang dilandasi ilmu pengetahuan ilmiah, harus disandingkan dengan "survey internal" yang serba tak jelas dasar ilmiahnya. Ibaratnya Logika akal waras--yang bermain diarena terang benderang--disandingkan dengan nalar petak umpet, yang bermain diwilayah remang-remang. Itupun masih sembunyi-sembunyi.

Disitulah paradoksnya. Bagaimana mungkin, sebuah survey--yang diyakini sebagai kajian pengembangan ilmu pengetahuan--justru ditempatkan dan dimaknai--sekadar alat propaganda saja. Bahkan terkesan melakukan pembohongan dan pembodohan publik. Dan itu, terus menerus digaungkan.

Sudah barang tentu ARBI--sebagai Arus Baru Indonesia--jauh dari pemikiran memelekatkan dirinya pada diktum remang-remang. Apalagi abal-abal. Termasuk didalamnya memaknai sebuah arti survey.

Apakah kemudian-- karena keterseyokan atas hasil survey--tersebut menjadikan situasi semakin panas, disisa waktu menuju hari H ini? 
Tentu Anda berhak menarik benang merahnya sendiri.(*)

 

*Penulis: Lukmanul Hakim Ketua Umum Arus Baru Indonesia Dr. Lukmanul Hakim, M. Si (ARBI)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Jurnalis :
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Loading...
Registration