Peristiwa Nasional

Bela Lukas Enembe, Masyarakat Peduli Papua Lakukan Aksi Tarian Adat di Pelataran KPK

Jumat, 22 Februari 2019 - 21:56 | 103.69k
Aksi Tarian Adat Papua di Pelataran KPK. (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)
Aksi Tarian Adat Papua di Pelataran KPK. (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dukungan masyarakat Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe terus mengalir. Hal ini ditandai dengan unjuk rasa dan aksi teatrikal yang dilakukan oleh ratusan masyarakat Papua yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP) di pelataran Gedung KPK, Jumat (22/2/2019).

Pada aksi teatrikal yang diiringi dengan tarian khas daerah Papua, lengkap dengan mengenakan pakaian adat. massa mendesak lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu untuk segera meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan rakyat Papua.

"Melalui Aksi Bela Gubernur Lukas Enembe ini, kami tidak patah arang akan terus mengingatkan kepada KPK segera meminta maaf kepada rakyat Papua. Stop kriminalisasi terhadap Lukas Enembe," kata Koordinator aksi, Sakeus.

Unik dan kompaknya gerakan Tarian yang dilakukan oleh putra-putri Papua itu pun sempat menarik seluruh pengunjung KPK baik awak media, aparat Kepolisian maupun warga yang melintas.

Sakeus mengatakan bahwa tarian ini sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur Lukas Enembe dan krititikan kepada lembaga antirasuah lantaran bertindak tanpa dasar dan berupaya mengkriminalisasi Lukas Enembe. 

"Melalui sajian tarian adat asli Papua ini, kami kembali meminta Agus Rahardjo cs berhenti mengkriminalisasi dan melakukan pembunuhan karakter terhadap Gubernur kami," katanya dengan tegas.

Massa menilai bahwa Kriminalisasi Kepada salah satu Tokoh Adat Papua itu guna menjatuhkan nama besar Lukas Enembe.

"Kami yakini ini ada skenario jahat bermuatan politis untuk menjatuhkan nama Lukas sendiri yang kini mendukung Capres 01 Jokowi - KH. Ma'ruf Amin," katanya.

Lantaran kecewa dengan sikap KPK yang telah membuat kesalahan fatal dan bertindak tidak profesional kepada Gubernur Papua, MPP pun kembali meminta pimpinan KPK untuk segera meminta maaf atau membayar denda adat senilai Rp 10 triliun.

Massa yang kecewa itu juga kembali melakukan bakar ban bekas sebagai wujud kekecewaan mereka atas tindakan KPK yang tak kunjung meminta maaf.

"Apabila KPK tidak meminta maaf setiap hari kami akan penuhi KPK bahkan membawa massa lebih banyak lagi sampai KPK resmi meminta maaf," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES