Politik Jokowi-Makruf Amin

Pilpres 2019, TKN Jokowi: Hak Warga untuk Memilih Tak Boleh Dihambat Hal Teknis

Jumat, 22 Februari 2019 - 21:37 | 58.32k
Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTATKN duet Jokowi-KH Maruf Amin menyayangkan masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya di Pilpres 2019. TKN berpendapat, hak untuk memilih sejatinya dijamin, konstitusi yang tak boleh dihambat degan hal teknis administrasi.

"Dengan demikian hak untuk memilih tak boleh terhambat oleh teknis administrasi," ujar Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto di sela-sela kegiatan safari Kebangsaan VIII, menyusuri Bandung, Cimahi, Jumat (22/2/2819).

Sebelumnya, KPU RI menyebut pemilih kategori DPTb ini terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika keberadaan surat suara tidak mencukupi. Sebab pemilih pindahan yang tercatat dalam DPTb melebihi jumlah alokasi surat suara cadangan di sejumlah TPS.

Pemilih kategori DPTb merupakan mereka yang pindah memilih. Hingga 17 Februari 2019 jumlah DPTb tercatat sebanyak 275.923 orang. Jumlah ini tersebar di 87.483 TPS yang ada di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten/kota. KPU memperkirakan jumlah ini masih berpotensi bertambah.

Hasto mengungkapkan, secara prinsip koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf juga terus melakukan komunikasi politik dengan KPU terkait hal tersebut. Dia mengatakan, permasalahan itu juga didiskusikan bersama-sama dengan seluruh partai politik, tersemasuk koalisi kubu Prabowo-Sandi.

Kata Sekjen PDI Perjuangan tersebut, hak konstitusional warga harus dipenuhi. Sebab itu, Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin bersama dengan partai politik lain terus mendorong agar hak pilih warga dapat digunakan sepenuhnya.

"Kita tahu sejak masa lalu persoalan soal DPT ini, bukan hanya di rezimnya Pak Jokowi, tapi semangat kami untuk terus memperbaiki DPT karena itulah instrumen yang penting untuk demokrasi," tutur Hasto, Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES