Peristiwa Daerah

Gandeng Pegiat Kemanusiaan, Pemerintah RI Pilih Pendekatan Inklusi dan Kolaboratif

Jumat, 22 Februari 2019 - 11:24 | 73.63k
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Achsanul Habib memukul gong sebagai tanda dibukanya pertemuan pegiat kemanusias SEAHUM di Hotel Inna Garuda, Kamis malam (21/2/2019). (FOTO: SEAHUM/TIMES Indonesia)
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Achsanul Habib memukul gong sebagai tanda dibukanya pertemuan pegiat kemanusias SEAHUM di Hotel Inna Garuda, Kamis malam (21/2/2019). (FOTO: SEAHUM/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Para delegasi peserta musyawarah umum pegiat kemanusiaan ke-3 (3rd Annual General Meeting) Southeast Asia Humanitarian (SEAHUM) Committee nampak sumringah (senang). Itu terlihat ketika para delegasi disuguhi penampilan penampilan empat penari cantik dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan performance musik angklung yang dimainkan puluhan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Juara Rumah Zakat Yogyakarta.

Berulang kali, para delegasi bertepuk tangan sebagai wujud apresiasi penampilan penari dan grup angklung. Para delegasi dari luar Indonesia pun tampak senang mengikuti acara yang dibuka oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Achsanul Habib.

SEAHUM-4.jpg

Hadir pula dalam pembukaan tersebut Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Purwadi. Nuansa hangat dan santai terlihat diantara para delegasi termasuk ketika berkomunikasi dengan para panitia acara.

Hal itu terlihat ketika para delegasi dari negara-negara ASEAN diminta mengenakan blangkon oleh panitia, sebuah topi khas adat Jawa. Para delegasi dari luar Indonesia memilih blangkon sesuai dengan ukuran.

Kepada para delegasi, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Achsanul Habib mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan pegiat kemanusian yang ke-3. Menurutnya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya melakukan pencegahan dan percepatan terhadap penanganan korban bencana alam. Hal ini tercermin dari arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang menekankan perlunya menggunakan pendekatan multi stakeholders.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri (RI) mengembangkan pendekatan diplomasi kemanusian yang inklusif dan kolaboratif. Pihaknya mendorong aktor kemanusiaan terutama non-pemerintah ikut aktif melakukan diplomasi kemanusiaan dengan berbagai pihak.

“Karena diplomasi kemanusiaan ini tidak lagi eksklusif milik negara. Dengan pendekatan inklusi dan kolaborasi maka penanganan korban bencana akan lebih cepat. Pencegahan terhadap bencana juga efektif,” kata Habib saat membuka Humanitarian (SEAHUM) Committee diselenggarakan di Hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro No. 60 Yogyakarta, Kamis malam (21/2/2019).

Untuk memaksimakan peran serta Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana kemanusiaan di dunia, pemerintah telah membentuk agensi tunggal untuk menyalurkan bantuan ke luar negeri. Tahun ini, organisasi tersebut akan menyelenggarakan konferensi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Asia Tenggara.

“Hal ini bertujuan untuk efektifitas penyaluran bantuan dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Kemenlu membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan,” jelas Habib.

Dalam kesempatan itu, Habib menegaskan pertemuan para pegiat kemanusian yang tergabung dalam SEAHUM sangat relevan. Sebab, pertemuan ini setidaknya menggambaran situasi dan kondisi kemanusiaan terkini di negara-negara ASEAN.

Ia mencontohkan, pada tahun 2018 sejumlah pesisir di Indonesia terkena tsunami seperti Palu, Donggala, Pandeglang Banten. Dari peristiwa tersebut para elemen bangsa bersatu dan bertekad lebih tangguh lagi dalam menghadapi bencana.

“Dalam beberapa tahun terakhir bencana di Asia telah memakan banyak korban. Khusus untuk Indonesia ada lebih dari 10 juta orang yang terdampak. Indonesia mengalami banyak bencana pada tahun ini seperti di Lombok, Donggala, dan Selat Sunda,” jelasnya.

Habib mengakui, ada banyak kendala yang dihadapi dalam memulihkan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami serta bencana kemanusiaan yang lain. Kendala itu seperti pendanaan, koordinasi, pengetahuan dan lain sebagainya.

“Sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan pendidikan,” terang Habib. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Yogyakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES