Lalu Nofian Hadi: Optimalisasi CSR Perusahaan dengan Kinerja BUMD Perlu Ditingkatkan

TIMESINDONESIA, MATARAM – Politikus PKS, Lalu Nofian Hadi mengatakan bahwa pembangunan daerah yang selama ini dibebankan pada APBD sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) pihak swasta di daerah.

"Di beberapa daerah, itu optimasisasi peran BUMD sudah dilakukan, dan terbukti sangat efektif untuk pembangunan. Akan sangat bagus jika hal ini juga dilakukan di NTB," kata Nofian, kepada TIMES Indonesia, Kamis (21/2/2019). 

Menurut Nofian, BUMD atau yang biasa bernomenklatur Perusahaan Daerah (PD) di daerah Kota/Kabupaten dan bahkan Pemprov NTB sendiri belum maksimal digarap.

"BUMD di daerah justru masih berkutat pada sektor produksi bahan bangunan dan jasa perbengkelan. Target dan kinerja yang kecil, akhirnya juga hanya menghasilkan benefit yang kecil juga," paparnya. 

Ia menuturkan, bukan hanya tak mampu menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, BUMN ini juga tidak akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. "Pola pemaksimalan BUMD di daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh baik untuk daerah di NTB," ucapnya. 

"Misalnya PD Pasar Jabar, itu BUMD mengelola pasar tradisional yang ada. Mulai dari jasa jasa sampai bagaimana pengelolaan sampahnya," imbuh Nofian. 

Lebih jauh, Nofian menyampaikan, untuk pemanfaatan CSR perusahaan swasta di daerah, Jabar juga membentuk Forum CSR.

Ia berpendapat, lembaga ini yang mengelola dana CSR swasta yang kemudian digunakan untuk pembangunan sarana dan insfrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat. "Dana CSR itu kewajiban perusahaan, dan jika ini dikelola dengan baik dan optimal akan bermanfaat sangat baik bagi pembangunan daerah," katanya.

Nofian menambahkan, potensi ini bisa digali dan dikembangkan di NTB dan daerah Kabupaten/Kota yang ada.

Misalnya saja di Lombok Utara BUMD yang khusus mengurus Pariwisata bisa dibentuk. Perusahaan plat merah itu kemudian bisa mengelola potensi yang ada di kawasan Gili. Permasalahan sampah dan juga transportasi laut tentu bisa diselesaikan.

"Ini bukan dengan mengutip dana pajak dan retribusi, tapi dengan memanfaatkan CSR perusahaan. Bayangkan di Gili itu ada berapa banyak hotel, nah pajak dan retribusi tetap langsung jadi PAD sementara CSR bisa dikelola untuk pembangunan kawasan itu sendiri melalui BUMD," kata Lalu Nofian Hadi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement