PMPRI Apresiasi Pemerintah dalam Meningkatkan Anggaran KUR Jadi Rp 140 Triliun 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat mengapresiasi pemerintah yang telah meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) ditahun 2019 menjadi Rp 140 triliun yang pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 123 triliun.

Peningkatan ini, kata dia, juga sebagai bukti dan keseriusan pemerintah dalam menghidupkan ekonomi mikro. Terlebih dengan suku bunga tetap hanya 7persen pertahun.

Peningkatan kredit yang dialokasikan kepada pengusaha mikro itu bakal berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.

"Berdasarkan catatan pemerintah sendiri bahwa porsi penyaluran sebanyak 60 persen akan dioptimalkan untuk sektor produksi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Ini merupakan langkah tepat dalam menghidupkan kembali sektor riel," kata Rohimat dalam Dialog 'Dukungan PMPRI Terhadap TNI Polri Dalam Mengawal Pemilu Damai Demi Terciptanya Stabilitas Ekonomi' di Bandung, Rabu (20/02/2019).

Selain itu, PMPR Indonesia juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan dana desa (DD). Peningkatan Dana Desa juga sangat efektif dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan. 

"Kedua pos anggaran itu sangat setrategis sekali. Dimana KUR diperuntukan pada sektor ekonomi kerakyatan, sementara DD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur desa. Kalau ini terus dipertahankan, kedepannya tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa," kata dia.

Meski demikian, Pria yang akrab disapa Kang Joker ini juga mengingatkan agar pemerintah bisa meningkatkan pengawasan penyaluran dana desa maupun penyaluran KUR. Sebab, dua program tersebut sangat rentan dengan penyelewengan. 

Dijelaskannya, dugaan penyelewengan itu bukan hanya dilakukan oleh oknum pegawai atau aparat desa. Namun juga bisa dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan maupun LSM yang terkadang memanfaatkan kelemahan aparat maupun pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan dengan mengharapkan sesuatu imbalan. 

“Kesulitan kami masuk, karena kepala desa berasumsi bahwa semua LSM semua sama. Padahal kedatangan kami hanya untuk memberikan edukasi hingga demplot. Anehnya kepala desa enggan menemui kami, setelah diberikan penjelasan mereka (Kades) baru memahami,” ujar Rohimat

Dia pun tak memungkiri, dengan adanya penambahan dana tersebut produktivitas para pelaku ekonomi mikro terbantu. Hal ini diyakininya sebagai pemerataan ekonomi rakyat. 

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah menyikapi persoalan tersebut dan meminta agar melibatkan stakeholder. Sehingga para pelaku usaha mikro tidak terbebani oleh ulah oknum. 

Ketika disinggung banyaknya pelaku usaha yang mengaku cemas terhadap situasi politik jelang pemilu serentak, dengan tegas Rohimat mengatakan pihaknya mendukung upaya TNI-Polri dalam menciptakan pemilu damai dan kondushif. Karena memanasnya dinamika politik nasional dapat berdampak pada perekonomian nasional. 

“Karena Jawa Barat merupakan barometer nasional. Dan merupakan wilayah yang jumlah yang jumlah penduduknya paling banyak. Saya memang mengimbau kepada temen-temen PMPRI agar bersinergi dengan TNI dan Polri dalam keikutsertanya mengawal pemilu damai dan kondusif,” ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement