Masyarakat Peduli Papua Minta KPK RI Tak Jadi Lembaga Jahiliyah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI), Kuningan, Jakarta.

Mereka meminta lembaga anti rasuah itu untuk bersikap independen dan bukan menjadi lembaga jahiliyah seperti melakukan kriminalisasi kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe.

"Save Lukas Enembe, lawan ketidakadilan dan lawan KPK. Save Lukas Enembe pemimpin dan juga anak adat atau Kepala Suku Papua," tegas Koordinator aksi Michael di depan pelataran Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Massa aksi bertajuk "SAVE LUKAS ENEMBE" itu kompak mengenakan pakaian adat Papua juga mendesak pimpinan KPK RI, Agus Rahardjo dan anak buahnya untuk datang ke tanah Papua guna meminta maaf secara langsung kepada masyarakat adat Papua dan juga Lukas Enembe.

"KPK harus segera minta maaf secara langsung, jika tidak siap berhadapan dengan rakyat Papua," katanya.

Permintaan tersebut, lantaran KPK RI telah melakukan penghinaan dan pembunuhan karakter pada salah satu tokoh terbaik di Papua. "KPK sudah melakukan pembunuhan karakter dan perusakan reputasi Lukas Enembe," ujar Michael.

Masyarakat Peduli Papua menegaskan bahwa permintaan maaf adalah harga mati bagi masyarakat Papua. "Kita tidak takut intimidasi oleh siapapun termasuk KPK, jadi KPK jangan sok paling benar," katanya.

Michael mengungkapkan bahwa saat ini, masyarakat Papua sangat kecewa dan marah kepada KPK RI. Sebab, harga diri, martabat dan wibawa pimpinan mereka telah direndahkan. 

"KPK jangan coba-coba mengganggu pemimpin kami. Kami mencurigai dibalik upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami ada yang mencoba memainkan skenario yang luar biasa, terstruktur dan sistematis. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap pemimpin besar orang Papua, Lukas Enembe," kata Michael.

Michael menilai bahwa skenario licik itu adalah bentuk pembodohan dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Papua.

Untuk itu, dia mengajak semua masyarakat Papua untuk terus menerus berjuang dengan cara menduduki Gedung KPK RI hingga pimpinan KPK RI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

"Rakyat Papua harus bersatu melawan ketidakadilan. Ini suatu kejahatan yang harus dilawan kita semua. Gubernur Papua saja dimainkan, bagaimana dengan rakyatnya," katanya.

Menurut Michael, pihaknya akan terus duduki KPK RI sampai ada permintaan maaf kepada Gubernur Papua. "KPK jangan jadi lembaga jahiliyah," tambah Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Papua ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement