Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, TKN: Penguasaan Tanah Bukan Isu Personal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin tak mau ambil pusing menanggapi laporan kubu duet Prabowo-Sandi terhadap capres petahana Jokowi ke Bawaslu RI karena kasus dugaan menyerang personal di debat Pilpres 2019 jilid II, yang barlangsung Minggu 17 Februari kemarin.

Dugaan tersebut muncul setelah Capres petahana Jokowo mengonfirmasi ke Prabowo soal kepemilikan lahan 340.000 hektare di Kalimantan dan Aceh.

"Itu hal biasa. Tapi yang perlu diingat, baca yang baik undang-undangnya, undang-undang bilang hal-hal yang bersifat personal yang tidak boleh," ujar Wakil Ketua TKN Johnny G Plate, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menuturkan, isu personal itu terkait dengan masalah keluarga, baik itu istri, anak atau saudara. Namun, jika urusan penguasaan tanah menurut Johnny, tergolong sebagai isu profesional.

"Contoh Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus, Pangkostrad, itu rekam jejak profesional. Saat pensiun lalu mengambil posisi sebagai businessman, usahawan, maka rekam jejak usahawannya yang akan dilihat. Apa saja di situ," sambung Johnny.

Johnny menilai, jika hal-hal seperti penguasaan tanah ini dianggap tidak boleh dibahas, maka sama saja menghilangkan prinsip transparansi. Hal itu tentu tidak baik, sebab rakyat butuh informasi mengenai calon pemimpinnya.

Disebutkan, pertanyaan Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo itu justru untuk memperlihatkan keberpihakan petahana terhadap keadilan ekonomi. 

"Yang terlihat adalah paradoks. Pak Prabowo ngomong Pasal 33 (UUD 1945) soal keadilan ekonomi, itu berarti ingin melaksanakan seperti Pak Jokowi. Tapi, di saat yang sama menguasai ratusan ribu hektare lahan," kata Johnny, Wakil Ketua TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement