Miris, Angka Putus Sekolah di Jawa Barat Capai 37.971 Siswa

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat tercatat selama 2018 hingga November mencapai 37.971 siswa, angka tersebut merupakan akumulasi dari angka putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK.

Anak yang putus sekolah SD mencapai 5.627 siswa, SMP mencapai 9.621 siswa, SMA mencapai 5.403 dan yang terparah adalah siswa SMK yang sebanyak 17.320 siswa putus sekolah.

Menurut Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) Adri Zulpianto, angka tersebut sangat mengkhawatirkan, terlebih jika Pemprov Jabar hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Pendidikan seharusnya menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terdapat nasib keberlanjutan bernegara dan berbangsa," ujar Adri dalam keterangn tertulis kepada TIMES Indonesia, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Keadaan tersebut diperparah dengan keadaan Provinsi Jawa Barat yang menjalankan kebijakan siswa SMA maupun sederajat harus membayarkan SPP ke sekolah setiap bulan, lantaran minimnya Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemprov Jabar. 

"Maka, menurut Kaki Publik, angka putus sekolah tersebut menjadi sesuatu yang harusnya menjadi perhatian bagi Pemprov Jawa Barat," tegasnya. 

Dijelaskan, minimnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat menjadi masalah utama bagi meningkatnya angka putus sekolah. Berdasarkan catatan Kaki Publik mencatat, masih banyak anak didik yang berada di garis kemiskinan. 

"Karena di Provinsi Jawa Barat, yang menerima dana Program Indonesia Pintar mencapai 1.912.846 siswa. Dari penerima program Indonesia Pintar tersebut, siswa SD di Provinsi Jawa Barat mencapai angka paling tinggi sebanyak 968.499 siswa," tutur dia. 

"Sedangkan SMP mencapai hingga 531.945 siswa, SMA mencapai 123.551 siswa, dan siswa SMK mencapai 297.851 siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar," tambah Adri. 

Menurut Kaki Publik, sudah seharusnya Pemprov Jawa Barat memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, bukan hanya fokus membangun infrastruktur di bagian-bagian yang tidak memiliki manfaat langsung bagi keberlangsungan dunia pendidikan, terutama pada siswa yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat.

"Kaki Publik menilai infrastruktur di Jawa Barat pun sejauh ini tidak merata, lihat saja kabupaten Bekasi yang hanya didatangi pada saat kampanye pilkada, namun nasibnya juga tidak kunjung membaik. Yang terlihat justru sekolah-sekolah yang rusak parah, yang berakibat pada terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah," tandas Adri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement