Ada Tiga Rekomendasi Rapimpus IV GM FKPPI, Ketum: Kita Kecam Politisasi Tempat Ibadah

TIMESINDONESIA, BOGOR – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) sukses menggelar Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus) IV, di Hotel Lor In Sentul, Bogor, sejak 15-17 Februari 2019. Ada tiga rekomendasi yang dihasilkan. Ketum GM FKKPI juga mengecam politisasi tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis.

Hadir dalam Rapimnas itu, Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat GM FKPPI, Pengurus Daerah GM FKPPI dari seluruh wilayah Indonesia dan para undangan dari berbagai pihak.

Dalama Rapimnas itu, Ketua Umum GM FKPPI, Hans Havlino Silalahi dalam arahannya menyampaikan bahwa Rapimpus IV GM FKPPI ini sangat strategis dan sangat penting mengingat 2019 adalah tahun politik, dimana tepat 60 (enam puluh) hari lagi diselenggarakan Pemilu 2019 serentah pertama dengan lima jenis surat suara di TPS.

Rapimpus IV GM FKPPI berlangsung dinamis dengan menghasilkan beberapa kuputusan-keputusan penting, baik untuk internal organisasi maupun untuk ekternal yang akan diteruskan kepada Pembina Organisasi yang adalah Panglima TNI, Kapolri, Ketua Pepabri, KASAD, KASAL, dan KASAU.

Beberapa poin penting rekomendasi eksternal diwujudkan dalam Pernyataan Sikap yang dibacakan oleh Juru Bicara Pengurus Daerah pada saat Penutupan Rapimpus IV, Sabtu Sore (16/2/2019) yang diantaranya; Pertama, GM GKPPI tetap mengutamakan independensi, netralitas, kemandirian dan tetap setia pada garis perjuangan visi misi TNI/Polri.

Kedua, GM FKPPI mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 yang sejuk, tanpa kekerasan dan ujaran kebencian. “Dalam hal ini juga ditekankan mengecam keras penyebaran berita bohong (hoaks), isu sara dan politisasi tempat ibadah serta lembaga Pendidikan,” tegas Hans Havlino Silalahi.

Ketiga kata Hans, GM FKPPI katanya, juga mendesak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap semua pihak yang menjadi otak penyebar berita bohong (hoaks) demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Pemilu 2019.

Untuk kader dan pengurus GM FKPPI sendiri jelas, untuk tidak bergeser seujung rambutpun dari arah peran, visi dan misi yang diemban TNI/Polri, dalam konteks Pemilu 2019. “Yakni, menjaga netralitas orgasnisasi untuk tidak ditarik-tarik dalam kepentingan politik sesaat,” katanya.

Hans menegaskan, bahwa secara organisasi, GM FKPPI netral dan independen, tetapi juga merupakan hak bagi pribadi-pribadi kader untuk tetap beraktualisasi, baik melalui partai politik maupun relawan-relawan yang ada, sejauh menjaga marwah panji dan simbol-simbol organisasi untuk tetap netral dan independen.

Dalam Rapimpus IV GM FKPPI, juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi, selama empat tahun lebih pemerintahan telah memberikan perhatian yang cukup kepada Keluarga Besar TNI/Polri. 

“Hal itu terbukti dengan situasi hubungan antar institusi di era Pemerintahan Presiden Jokowi berlangsung lebih harmonis, perhatian terhadap rumah murah untuk Prajurit dan Purnawirawan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi,” akunya.

Selain itu, kenaikan gaji pensiun untuk Veteran di era Presiden Jokowi juga merupakan suatu penghargaan yang direspon sangat bagus oleh para Pejuang Kemerdekaan. “GM FKPPI sanga mengapresiasi atas pemekaran jabatan TNI yang dilakukan Presiden Jokowi,” katanya.

Secara tidak langsung, kebijakan demikian, jelas membesarkan kekuatan dan profesionalitas jajaran TNI. GM FKPPI menilai, bahwa perhatian Presiden Jokowi kepada Keluarga Besar TNI/Polri, khususnya Purnawirawan dan Veteran semakin besar. “Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para Pahlawannya,” tegas Ketum GM FKKPI di lokasi acara Rapimpus. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement