Aktivis Lingkungan Anggap Jokowi Komitmen Kelola SDA untuk Rakyat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Aktivis lingkungan sekaligus mantan Deputi Lingkungan Walhi, Ridho Saleh menganggap Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat menjaga dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan masyarakat dan bukan koorporasi.

Ridho mengatakan, komitmen tersebut dibuktikan dalam dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018.

Menurut Ridho, sepanjang pemerintahan Jokowi, sebanyak 94 ribu hektar tanah yang diberikan kepada masyarakat yang disertai sertifikat melalui program Tora.

“Di rezim (Jokowi) ini, baru kali ini sepanjang rezim mengeluarkan Perpres tentang agraria dan telah membagi dan memberikan sertifikat Tanah yang diberikan Jokowi kepada masyarat dalam rangka program Tora,” kata Ridho Saleh, Jumat (15/02/2018).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga mengatakan bahwa Jokowi juga melakukan tiga hal strategis di bidang ekonomi politik lingkungan dan SDA untuk kepentingan masyarakat.

Pertama, memberikan akses masyarakat terhadap SDA. Kedua, mengeluarkan Perpres Nomor 86 tahun 2018. Ketiga, Kedaulatan pengelolaan SDA.

Meski ketiga hal tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya, namun ada niat dalam pemerintahan Jokowi untuk meberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dan hal ini berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya.

“Walaupun belum penuhi target tapi ada niat untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan diera Jokowi ini, ada upaya negara untuk mengembalikan kedaulatan negera dan memutus intervensi global dan koorporasi.

“Bahwa pemerinahan jokowi ingin mau menjalankan pasal 33 secara sungguh sungguh. Kekayaan alam dikuasi oleh negara. Tapi filosofi dalam sda meberikan kemakruran rakyat,” katanya.

Sementara itu, Capres 02, Prabowo Subianto, kata dia, masih memiliki masalah personal terkait pengelolaan lingkungan dan SDA. Sebab, kata dia, Prabowo terlibat dalam bisnis pertambangan.

“Kalau 02 ada keterlibat personal, tapi kalau Jokowi maupun keluarganya tidak ada kaitanya dengan bisnis tambang dan lain-lain,” katanya.

Senada dengan Koordinator Masyarakat Nasional, Posko Menangkan Pancasila, Ahmad Rifa’i mengatakan bahwa Prabowo memiliki masalah dalam pengelolaan lingkungan dan SDA. Prabowo, memiliki usaha pertambangan di Kalimantan. Sehingga Prabowo memiliki kepentingan interest dalam pengelolaan lingkungan dan SDA.

“Capres 02, disamping dia punya usaha pertambangan dan juga menjadi calon, kemudian tambah track record menghawatirkan," katanya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement