Politik

Politik Uang Masih Dimaklumi, Pengamat: Celah bagi Caleg Incumbent dan Pengusaha

Politik Uang Masih Dimaklumi, Pengamat: Celah bagi Caleg Incumbent dan Pengusaha ILUSTRASI: Politik Uang. (FOTO: SINDOnews)
Selasa, 12 Februari 2019 - 16:34

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jelang pemilu 2019, diketahui masih banyak masyarakat pemilih yang memaklumi adanya money politics atau politik uang. Fenomena tersebut dikhawatirkan akan jadi celah bagi calon legislatif (caleg) terutama incumbent dan pengusaha.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menanggapi hasil survei Charta Politika di tiga dapil DKI Jakarta pada 18-25 Januari lalu.

Hasil survei menunjukkan, dua dari tiga dapil yakni dapil I dan II DKI Jakarta, didapati hasil bahwa masih tingginya angka kemakluman masyarakat akan adanya politik uang.

Yakni untuk dapil I DKI Jakarta, diketahui 58,2 persen responden mengaku maklum dengan politik uang. Sedangkan untuk dapil II, 47,0 persen responden memaklumi adanya politik uang tersebut.

"Terkait dengan survei itu, maka itu akan menjadi celah bagi caleg-caleg terutama incumbent atau mereka pengusaha yang memiliki basis finansial yang kuat untuk menebarkan uang di hari pemungutan suara," ujar Ujang kepada TIMES Indonesia, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, fakta seperti ini justru membuka peluang bagi para caleg untuk 'jorjoran' dan saling mengalahkan. Sebab mereka akan menyiapkan dana atau amplop-amplop yang akan disebar guna 'membeli' suara pada hari H.

"Apalagi masyarakat memang hidupnya saat ini sedang sulit dan mereka memang membutuhkan tambahan-tambahan yang bisa dihasilkan dari money politics itu," jelasnya.

Sejatinya lanjut Ujang, jika para caleg ingin membangun demokrasi yang sehat dan kondusif serta berkeadilan maka politik uang itu harus dihindarkan. Pasalnya, politik uang merupakan salah satu kejahatan terbesar dalam pemilu. (*)

Jurnalis : Rahmi Yati Abrar
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration