Solidaritas Senasib Sepemikiran Seideologi Dan Seperjuangan

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – TULISAN ini diawali dari berita tentang Ahok. Nama resminya Basuki Tjahaja Purnama (minta dipanggil BTP), pasca lepas dari Penjara. Nama Ahok –barang kali– kartu mati untuk kembali eksis di panggung politik. Nama yang mengundang memori kolektif atas kasus penistaan agama.  BTP kini adalah sosok baru yang beda dengan Ahok di masa lalu.

BTP menyatakan bergabung ke PDIP. Bergabung ke PDIP adalah hal yang paling masuk akal. Alasannya karena merasa sepemikiran dan seideologi. Apalagi, selama ini dia sudah lama menjadi simpatisan PDIP (Jawa Pos, 09/02/2019) – dibandingkan –penjelasan bagaimana bisa masuk akal– bila bergabung ke PAN apalagi PKS.

Bergabung ke PKS, Wow...?! Itu baru namanya berita. Jika BTP bergabung ke PKS, maka dijamin menjadi headline dan tagline berita se Indonesia. Menjadi trending topic terheboh dibandingkan dengan Prof. Yusril Iza Mahendra yang mendadak menjadi Penasehat Hukum Petahana.      

Bikin parpol –seperti Tuan Hary Tanoesoedibjo atau Nyonya Grace Natalie– jelas lebih sulit. Perlu level yang berbeda. Kapasitas BTP untuk mendirikan partai politik tidaklah mungkin diikuti oleh elektabilitasnya. Jika memaksa, dipastikan parpol buatannya itu tenggelam sebelum berlayar.  

Sebab partai politik berdiri pun, belum tentu bisa berJaya. Banyak partai politik di awal era reformasi yang bertumbangan.

Banyak orang yang kini suka berpolitik. Tabiat manusia, kata Arietoleles adalah zoon politicon (manusia politik). Seringkali meniru teriakan kebijakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. (HC) Susi Pujiastuti “Tenggelamkan!”. Seolah partai politik itu Kapal Asing yang akan merampok kekayaan laut Indonesia. Susi Pujiastuti tidak asal. Tenggelamkan adalah pilihan kata yang cermat penuh perhitungan demi kedaulatan laut Indonesia.

Demikian pula parpol yang bisa berdiri tegak, pasti menjunjung tinggi kedaulatan negara Indonesia. Partai yang endingnya meletakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kader yang terpilih menjadi presiden bukanlah pesuruh kepentingan parpol tertentu.

BTP kembali ke jalur politik. Bergabung ke PDI adalah pilihan yang cerdas. Pendukung fanatik dan chemestry dari basis konsituen, sesungguhnya lebih muda didapat jika bergabung ke PSI. Namun BTP lebih memilih ke PDIP. Pertanyaannya apakah bergabung ke PDIP itu mengangkat atau justru menurunkan elektabilitasnya? Yang jelas lebih beresiko bagi perjuangan memperoleh kekuasaan jika bergabung ke PSI.  

Bagaimanapun juga pilihan ke PDIP mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Baik dari kalangan yang politiknya sejalan maupun berseberangan.    

Diantaranya yang sejalan, ucapan dari politikus PSI, Guntur Romli. Bergabung bersama PDIP, itu sama dengan bergabung ke PSI. Sebab sama-sama partai Nasionalis. Sedangkan kalangan yang berseberangan muncul dari politikus Gerindra yang menghormati pilihannya BTP. Bahkan memberi saran untuk betah dan setia. Tidak perlu berpindah-pindah partai politik lagi.  

Perpindahan aktor politik dari suatu partai ke partai lainnya bisa berdampak positif, bisa pula negatif. Tidak ada larangan. Semua warga negara berhak menentukan pilihan berpolitiknya. Disebut “kutu loncat” atau “gajah loncat” bukanlah masalah.

Banyak contoh politisi sukses berpindah-pindah partai politik. Sebut saja Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dari PBB ke Demokrat dan kemudian ke Golkar.

Dulu pun juga begitu. Lili Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie dari PKB ke Hanura. Akbar Faizal dari Hanura ke Partai NasDem. Taufiq Effendi dari Partai Demokrat ke Partai Gerindra. Mukhamad Misbakhun dari PKS ke Partai Golkar. Ridwan Kamil dari didukung Gerindra dan PKS dalam pemilihan Wali kota Bandung pada akhirnya didukung Nasdem dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Hasan Aminuddin dari PKB ke Partai Nasdem dan banyak lagi politisi yang lainnya.

Politisi pada level kenegarawaan sejati itu tidaklah berpikir demi kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Berpikirnya holistik dan konferensif demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Ikhlas berjuang demi kemakmuran rakyatnya.

Soal partai politik adalah soal kendaraan mencapai cita-cita politik. Cita-cita politik tidak jauh dari tujuan mencapai kekuasaan. Bergantung dari solidaritas senasib sepemikiran seideologi dan seperjuangan. Muculkah aktor-aktor politik yang oportunis demi kepentingan kekuasaan. Fungsi kaderisasi partai politik, tidak sepenuhnya berhasil. Terbukti dengan banyaknya calon, baik eksekutif maupun legislatif yang muncul dari luar partai.

Demikian pula rakyat ketika menentukan pilihan politik. Jika elite politik memandang biasa adanya fenomena “kutu loncat”, maka rakyat pun tidak ragu-ragu melakukan oplosan pilihan politik. Saling mengoplos pilihan politik adalah fenomena yang sedang terjadi. Tidak ada idealisme yang diperjuangkan.

Rakyat pun menentukan nasib, pemikiran, ideologi dan perjuangannya sendiri. Berjuang, “beras”, “baju” dan “uang” atau kemasan money politik lainnya menjadi pertimbangan sebagaian rakyat dalam pesta demokrasi. Begitulah politik memerlukan biaya. Bahkan untuk kalah pun memerlukan biaya yang tinggi.

Dinamika politik –selepas reformasi– hanya perjuangan untuk kepentingan praktis jangka pendek meraih kekuasaan. Tanpa disadari bersama, kedaulatan bangsa dan negara dalam incaran asing dan aseng. Sementara solidaritas senasib sepemikiran seideologi dan seperjuangan dalam memperkuat kedaulatan bangsa dan negara semakin lemah terkubur oleh ambisi meraih kekuasaan. Itulah keprihatinan kita bersama. (*)

*Penulis Didik P Wicaksono adalah Pemerhati Dinamika Politik. Aktivis di Community of Critical Sosial Research, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement