Pembangunan Infrastruktur Terus Tumbuh, PII Akan Data 'Tukang' Insinyur

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr. Ir. Heru Dewanto menyatakan database insinyur melalui platform digital menjadi kebutuhan. Tujuannya untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) demi mendukung  pemerintah yang terus membangun infrastruktur. 

"Database atau platform yang disiapkan itu untuk mengetahui secara pasti jumlah insinyur yang ada di dalam negeri. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah insinyur di Indonesia," kata Heru dalam diskusi tentang infrastruktur yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (22/1/2019).

Heru mengatakan, roadmap pengembangan SDM insinyur harus disesuaikan dengan roadmap pembangunan infrastruktur nasional yang disusun oleh pemerintah. 

“Jadi, dengan adanya database itu kita tahu berapa jumlah insinyur. Dari situ, kita akan lebih mudah memetakan atau mempersiapkan SDM sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” kata Heru.

Heru yang juga Direktur Utama Cirebon Power, sebuah konsorsium pembangkit listrik, mengungkapkan selama ini tidak ada database karena tidak ada yang mengharuskan insinyur melakukan registrasi dan sertifikasi profesi. 

Padahal menurut Heru, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.11/2014 tentang Keinsinyuran. "Pembangunan infrastruktur lanjutan perlu dukungan perencanaan dan strategi integratif untuk memaksimalkan kapasitas rantai nilai nasional," ujarnya.

"Kali ini kita punya waktu untuk membuat planning dan strategi secara lebih integratif untuk memaksimalkan potensi nasional. Baik SDM insinyur, kontraktor, developer, industri dan lain-lain," tambahnya.

Infrastruktur yang telah terbangun dan beroperasi, kata Heru, memerlukan dukungan menajemen aset yang andal untuk aset leverage serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

"Ini untuk memastikan nilai tambah infrastruktur bagi kemanfaatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa," ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tidak akan pernah berhenti membangun infrastruktur tetapi perlu dilakukan secara cepat, murah dan bermanfaat melalui standardisasi dan industrialisasi. 

"Pemerintah terus fokus membangun infrastruktur untuk konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta mobilitas orang dan barang bagi efisiensi produksi dan distribusi produk nasional," ujarnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement