Said Didu Sebut Program Pembangunan Tol Bebani BUMN

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Said Didu menilai, sejumlah program pemerintahan Jokowi, seperti BBM Satu Harga dan program pembangunan jalan tol telah membebani BUMN. 

"Mungkin saya dianggap tidak sejalan dengan Menteri BUMN itu, karena saya mau membuka bahwa BUMN saat ini sudah terancam," terang dia dalam sebuh diskusi bertajuk 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi' di Kantor Seknas pasangan duet Prabowo-Sandi, di Kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Said Didu menjelaskan, pemerintah memberi penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur yang tidak diminati oleh perusahaan swasta. Sementara dana APBN tidak cukup lantaran pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. 

"Swasta karena nggak layak nggak mau. Terus APBN nggak cukup karena pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7 persen sampai 8 persen, hanya 5 persen sehingga penerimaan negara kurang," sambung Said Didu. 

Namum dalam memberi penugasan kepada BUMN, pemerintah ini, dianggap dia kerap menyalahi aturan yang ada. Biaya yang dibebankan ke BUMN tidak diganti dalam bentuk subsidi.

"UU BUMN menyatakan pemerintah dapat menugaskan BUMN, apabila memberi penugasan maka seluruh biayanya yang tidak layak secara ekonomi seluruhnya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak," tuturnya.

Selain itu, Said Didu juga menyoroti program BBM Satu Harga yang dianggapnya bukan program pemerintahan Jokowi. Ia menyebut itu sebagai kegiatan perluasan pembangunan SPBU oleh Pertamina.

"Jadi ini adalah perluasan pembangunan SPBU oleh Pertamina bukan oleh negara, bukan oleh pemerintah. Itu namanya dibungkus BBM Satu Harga. Nah BBM Satu Harga berapa kerugian Pertamina. Kira kira sekarang sudah Rp 20 triliun sampai Rp 25 triliun kerugian Pertamina," kata Said Didu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement