Pengamat: Badrut Tamam dan Beberapa Kepala Daerah Punya Kans Merebut Kursi Surabaya Satu

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Jelang satu tahun Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya Banyak tokoh daerah yang diprediksi akan turut meramaikan Pilwali Kota Surabaya 2020 mendatang. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi barometer di tingkat nasional, termasuk dalam kontestasi politik.

Melihat itu, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menilai wajar kalau kepala daerah dari Kabupaten maupun Kota lain di Jawa Timur berminat untuk lompat ke Surabaya. Karena siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Surabaya secara otomatis akan menjadi tokoh nasional dan yang jelas bisa dijadikan investasi politik yang luar biasa.

"Kepala daerah lain punya kans untuk lompat ke Surabaya. Karena mereka punya modal politik untuk bersaing. Apalagi kalau mereka berprestasi saat memimpin daerahnya, maka kans nya semakin besar," ujar Surokim, Minggu (21/1/2019).

Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) ini menjelaskan dalam survei SSC periode Desember ada kepala daerah di luar Surabaya yang menjadi pilihan responden. Mereka adalah Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, dan Mohammad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek.

Selain dua nama itu, Surokim menilai sosok Badrut Tamam, Bupati Pamekasan juga dianggap layak lompat ke Surabaya. Sosok politisi muda PKB itu semakin dikenal saat Kabupaten Pamekasan meraih Piala Adipura 2018 dengan kategori kota kecil terbersih secara nasional.

Meski baru memimpin, Badrut Tamam  punya prestasi di Pamekasan. Inovasinya dalam pelayanan izin satu atap dan memperkenalkan batik Pamekasan mendapat apresiasi publik. 

"Dalam survei SSC kemarin, nama Baddrut Tamam juga ikut disebut responden tapi prosentasenya kecil. Sebab selama ini Tamam belum pernah bicara soal pilwali Surabaya seperti kandidat lain. Karena itu namanya juga belum terkover media yang menjadi sumber informasi warga Surabaya," tutur Dekan FISIP Universitas Trunojoyo ini.

Soal stigma kepala daerah atau politisi kutu loncat yang dialamatkan kepada kepala daerah yang pindah ke daerah lain sebelum masa tugasnya berakhir, menurut Surokim pelan-pelan mulai terkikis. Stigma kutu loncat itu juga pernah dialamatkan kepada Bupati Trenggalek, Emil Dardak saat maju sebagai Cawagub Jatim.

Tapi dengan keseriusan Emil, akhirnya masyarakat bisa menerima langkah politik Emil, karena masyarakat melihat Emil layak mendapatkan tempat yang lebih baik. Hal itu tak lepas dari keberhasilan Emil meyakinkan masayarakat kalau langkah politiknya itu bukan pragmatis.

"Masyarakat semakin cerdas dan bisa menilai mana yang pragmatis dan mana yang berbasis pengabdian yang lebih luas. Saya kira stigma kutu loncat itu bukan menjadi momok lagi," kata pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura  (UTM), Surokim Abdussalam. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement