[CEK FAKTA] Jokowi Tetap Komitmen Menyelesaikan Masalah HAM

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kita masih memiliki beban pelanggaran berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena kompleksitas hukum ada di dalamnya, pembuktian, dan waktu yang terlaku jauh. Seharusnya, kata Jokowi, persoalan hukum dan masalah HAM, sudah harus selesai setelah peristiwa itu terjadi. 

"Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakkan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem menajemen hukum dan budaya taat hukum yang harus terus menerus diperbaiki," katanya. 

Penegasan itu disampaikan Capres nomor urut 01, Joko Widodo di panggung Debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) saat menjalani sesi penyampaian visi misinya tentang Hukum dan HAM.

CEK FAKTA :

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid seperti dirilis Kompas. Com pernah mengatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama pemerintahan Joko Widodo mengalami kemunduran.

Jokowi dinilai lebih mementingkan agenda pembangunan ekonomi dan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

Namun Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki mengatakan bahwa pemahaman seperti itu perlu diluruskan.

Pemahamannya mengenai HAM hanya terpaku pada terminologi klasik HAM dan dipandang hanya soal hak sipil dan politik.

Padahal lanjut Teten, HAM juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

"Pemikiran Usman, memisahkan hak-hak sipil politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, kesehatan, hak hidup layak dan kebudayaan secara kaku. Padahal, kedua kategori hak tersebut saling terkait dan bergantung," ujar Teten.

Saat ini, pemerintahan Jokowi, kata Teten berupaya penuh memenuhi hak masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan hingga hak terhadap penikmatan atas pembangunan itu sendiri.

"Penekanan pak Jokowi pada pembangunan infrastruktur seharusnya dipahami jsebagai pemenuhan atas hak atas pendidikan, kesehatan, hidup yang layak dan hak atas pembangunan itu sendiri. Memangnya, orang di luar Jawa tidak punya hak atas pembangunan?," ujar Teten.

Kesimpulan :

Joko Widodo masih mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah HAM.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement