Inspektorat Ingatkan Kades Agar Memfungsikan Peran Bendahara Desa

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Wahyudi Triadmadji mengingatkan, agar seluruh kepala desa memfungsikan peran bendahara desa. 

Ia juga menjelaskan, bahwa selama ini masih ditemui beberapa desa yang kurang memfungsikan bendahara, perangkat desa, dan tim pelaksana sesuai tupoksinya.

Wahyudi mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan pembinaan tentang fungsi bendahara, dan Kades yang tak boleh memegang uang secara tunai. 

"Di kas desa itu juga sudah diatur di peraturan Bupati itu, paling banyak Rp 10 juta, lebih dari itu harus masuk ke rekening desa lagi. Perbup tahun 2018 itu nomer 71 (ADD) dan 72 (DD)," urainya.

Ia sendiri mengakui, di Bondowoso masih ada desa-desa yang DD/ADD-nya dipegang oleh Kadesnya. Ia pun menyebutkan contohnya salah satu Kades yang telah usai bertugas masih memegang uang, yakni di Prajekan. 

Saat ditanya apakah memang ada sanksi pidana manakala Kades memegang uang, Wahyudi menerangkan, pasti ada jika ketahuan dan misalnya terjadi kasus. 

"Tapi harapan kami kan tidak ke sana (pidana, red). Makanya kita ikuti peraturan itu,  jadi di peraturan bupati pengelolahan keuangan desa itu kan ada," pungkasnya. 

Hal serupa juga diakui oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, bahwa begitu dana DD cair, Pemdes bersama-sama shopping ke Jember. 

"Kalau itu masih dilakukan, sesuai amal perbuatan. Karena ini bisa masuk menjadi ranah pidana. Ya tolong, kita berdayakan Bumdes dan semua Kades bisa sejahtera dari Bumdes," pintanya.

Wabup meminta agar Kepala Inspektorat Bondowoso, Wahyudi Triatmadji melakukan pengawasan. Ia mengingatkan agar saat dana DD cair, semua dana tidak boleh dikantongi oleh kepala desa. Melainkan oleh bendahara desa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement