Peristiwa - Internasional

Turkistan Timur: Pemerintah China Melakukan Pelanggaran HAM pada 5 Juta Umat Muslim Uighur

Turkistan Timur: Pemerintah China Melakukan Pelanggaran HAM pada 5 Juta Umat Muslim Uighur Diskusi
Sabtu, 12 Januari 2019 - 17:58

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur (Uighur), Seyit Tumturk menyampaikan klaim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait tahanan Muslim Uighur oleh Pemerintah China sebesar 1 juta jiwa, dinilai keliru. Yang adalah 5 Juta umat Uighur. 

Menurut data dan informasi yang dimilki pihaknya, Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM keras terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dengan besar jumlah mencapai 3-5 juta jiwa. 

"Dalam hitungan PBB mengerluarkan angka tahanan adalah satu juta. Akan tetapi menurut kita, data kita, jumlahnya 3-5 juta orang. Meraka dalam tahanan mendapatkan perlakuan tahanan lebih kejam dari NAZI," ucap Seyit Tumturk dalam penjelasannya di diskusi "Kesaksian dari Balik Penjara Uighur," katanya di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Selain itu, perampasan HAM yang dilakukan China terhadap Muslim Uighur tak henti hanya sampai pada kamp penjara tersebut. Akan tetapi, Pemerintah China memilki misi tersendiri yang disebut dengan proyek persaudaraan dan keluarga. 

Dalam hal ini, Seyit menjelaskan bahwa proyek persaudaraan ini merupakan bentuk diskriminasi Pemerintah China terhadap masyarakat Muslim Uighur. Proyek persaudaraan ini digagas dengan memasukkan masyarakat China ke dalam rumah-rumah masyarakat Turkistan Timur dalam satu rumah dengan tujuan mengontrol aktifitas masyarakat Uighur. 

"Ada juga yang disebut oleh mereka (China) proyek persaudaraan, keluarga, yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur. Pemerintah China memasukan masyarakat China ke masyarakat Turkistan Timur dalam satu rumah. Itu sebagai proyek persaudaraan. Tujuanya untuk mengontrol aktivifas masyarakat Uighur," terang Seyit.

"Dan barang siapa saja yang melawan segala ketentuan komunis China, maka dicap sebagai teroris, Islam radikal, dan dimasukan dalam kamp," tambahnya. 

Berlatar belakang akan pelanggaran HAM keras oleh Pemerintah China terhadap Muslim Uighur, maka Seyit mendesak PBB serta elemen dunia agar segera bertindak dalam penuntasan penindasan tersebut, serta perlu meninjau fakta dari klaim informasi yang diberikan oleh Pemerintah China. (*)

Jurnalis : Rizki Amana
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Loading...
Registration