Peristiwa - Internasional

Masalah Muslim Xinjiang Harus Dilihat Secara Utuh

Masalah Muslim Xinjiang Harus Dilihat Secara Utuh Muslim Xinjiang. (Getty Images/Kevin Lee)
Selasa, 01 Januari 2019 - 11:30

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persoalan muslim Xinjiang di Tiongkok tengah menjadi sorotan umat muslim dunia, tak terkecuali bagi umat muslim di Indonesia. Namun, masalah ini tidak bisa dipandang sebelah mata, dan harus dilihat secara utuh sebagai masalah internal Tiongkok.

Rois Syuriah PCINU Tiongkok, Imron Rosyadi Hamid menyebutkan persoalan Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti Islam. Semua yang dilakukan otoritas China adalah tindakan untuk mencegah gerakan  separatisme, sehingga jikapun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat.

"Bukan pada kesimpulan bahwa Pemerintah China anti Islam," kata Imron pada Times Indonesia.

Imron mengaku banyak mengikuti berita viral tentang persoalan muslim di Xinjiang. Berita itu harus dilihat secara utuh sebagai permasalah internal negara Tiongkok. Ia pun mengatakan bahwa Indonesia juga memiliki sejarah kelam dalam hal penanganan gerakan separatisme seperti di Aceh dengan kebijakan DOM, tetapi dunia internasional tetap memandang persoalan tersebut sebagai masalah dalam negeri Indonesia.

"Masyarakat juga perlu tahu bahwa konstitusi China menjamin kebebasan beragama termasuk Islam. Kehidupan muslim di China, di luar Xinjiang, sejauh yang saya ketahui berjalan baik bahkan pemerintah China juga membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim," terangnya.

Ia menyebutkan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah Tiongkok untuk umat muslim Xinjiang diantaranya seperti Hui Culture Park senilai $ 3,7 Milyar  atau Rp 51 Triliun rupiah. Fasilitas itu pun sempat di kunjungi Ketua umum PBNU dan kalangannya NU juga pernah mengunjungi berbagai situs keislaman di China termasuk pesantren/ madrasah.

"Dalam Rencana Aksi Nasional China berkait  pelaksanaan HAM tahun 2016-2020 terdapat juga paragraf tentang perbaikan pelayanan haji," kata Imron.

Lebih lanjut, kebijakan Luar Negeri Indonesia sejak era Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi menempatkan China sebagai mitra penting dan strategis. Calon presiden Prabowo Subianto sewaktu berkunjung ke Peringatan  berdirinya Republik Tiongkok ke 69 di Jakarta juga menginginkan tetap dipeliharanya hubungan baik mereka, sehingga masalah Muslim Xinjiang ini seharusnya diserahkan pada pihak pemerintah. (*)

Jurnalis : Imadudin Muhammad
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rizal Dani

Komentar

Loading...
Registration