API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jateng, Syukur Fahruddin mengatakan perhatian pada komoditas dan petani beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik.

Upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian dan swasembada beras (pangan) harus terus didukung. "Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional," kata Syukur di acara Focus Group Discussion (FGD) "Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

Menurut Syukur, kemandirian dan swasembada beras harus ditopang dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. "Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan skala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm," imbuhnya.

Adapun tolok ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya. Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu," ujarnya.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah, seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang dihadapi oleh petani beras, khususnya masalah tanah dan skala usaha. Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10 persen dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

"Melihat kompleksnya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa Tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional," pungkas Koordinator API Jateng ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement