Peristiwa Nasional

Jadi Komoditas Politik, Sektor Batu Bara Disebut Berpotensi Korupsi

Senin, 17 Desember 2018 - 16:47 | 29.71k
Diskusi publik bertajuk 'Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018). Foto: Rahmi Yati Abrar/TIMES Indonesia
Diskusi publik bertajuk 'Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018). Foto: Rahmi Yati Abrar/TIMES Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sektor pertambangan batu bara teIah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye poIitik di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Namun, karena berkaitan erat dengan Pemerintah, sektor inipun berpotensi terpapar korupsi.

Hal itu ditunjukkan melalui laporan yang dirilis Greenpeace, Auriga, JATAM dan ICW dalam diskusi publik bertajuk 'Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Kepala Kampanye lklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya menjelaskan kaitan erat sektor batu bara ini dengan Pemerintah. Diantaranya, kebijakan dan regulasi, royalti, pajak, serta infrastruktur Pemerintah.

Bahkan dalam laporan itu lanjutnya, dijelaskan bagaimana elite politik menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara tersebut.

"Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi Iebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” ungkap Tata.

Ia menyebut, sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang akhirnya merugikan rakyat. "Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan," tukasnya.

Pertama kata dia, kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial yang secara umum menurunkan kemampuan Pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah dan menghukum koruptor secara efektif.

"Selain itu, proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi dan kekuasaan diskresioner yang dipegang oleh pejabat negara juga meningkatkan faktor risiko terjadinya korupsi," imbuh dia.

Sedangkan faktor lainnya, adalah tata kelola dalam sektor pertambangan yang seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Tata menandaskan, terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batu bara tersebut. "Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES