TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayan Hidayat mengkritisi penetapan KPU terhadap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) untuk Pemilu 2019.
Menurutnya, data yang ditetapkan sebesar 192.770.329 masih belum jelas mengingat masih terindikasinya masyarakat yang belum terekam sebagai DPT terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
"KPU buat gerakan melindungi hak pilih, belum dibuka berapa hasil data pemilih yang sudah diakomodir. Di Rembang ada pemilih dipangkas, itu berapa dan kenapa belum diungkapkan. Berapa pemilih tak punya data kependudukan?" ucap Yayan saat ditemui di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).
Berdasarkan data yang telah diberikan pihaknya, KPU hanya menetapkan 350 jiwa dari 3 juta jiwa yang terbagi dalam 770 komunitas hutan dan 1,6 juta belum memiliki KTP elektronik.
"Sisa kami sudah berikan data k kpu tapi belum ada kejelasan di luar dr 350 jiwa. Di Sulsel (Sulawesi Selatan), hari ini 125 jiwa diakomodir dukcapil sisanya 275 jiwa belum diberikan tidak terdaftar sebagai pemilih dan belum memiliki ktp," jelas Yayan.
Selain itu, konflik primordial turut menjadi indikasi pada hak politik dan hak kewarganegaraan. Namun, Yayan meyakini dapat mendorong hal tersebut untuk masyarakat adat agar memiliki hak sama dalam memberikan auar di Pemilu 2019 nanti.
"Kami anggap masyarakat adat dalam kawasan ada nilai bertentangan dengan nilai administrasi. Tidak ada hubungan dengan kepemilikan data kependudukan. Seluruh warga negara berhak mendapatkan data kependudukan," tegas Yayan.
Semestinya, kata dia, pihak penyelenggara baik itu KPU dan pemerintah harus dapat menangani permasalahan ini dengan cepat. "Dalam penyelenggaraan Pemilu perlu dibutuhkan kecermatan DPT agar tidak terjadi kecurangan data dan menempatkan masyarakat dalam hak yang sama," ujar Yayan dari AMAN. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
| Publisher | : Rizal Dani |
