Presiden Jokowi Mau DIPA 2019 Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan Rakyat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu diutarakan presiden saat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dari keseluruhan belanja negara  2019, telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp 855,4 triliun. Juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp 826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.

Dalam sambutannya, presiden mengatakan, "Belanja APBN harus fokus. Jangan sampai APBN menguap begitu saja tanpa hasil, dan juga jangan habis hanya untuk rutinitas belanja birokrasi atau belanja operasional, tapi lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan rakyat, kemanfaatan untuk masyarakat."

Presiden mengingatkan kembali jika pada 2019, belanja APBN difokuskan pada pembangunan SDM, peningkatan daya saing, memperkuat ekspor dan investasi dan penguatan value of money. Untuk itu, ia menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan pimpinan K/L dan kepala daerah.

Pertama, presiden meminta program untuk 2019 dipersiapkan dengan baik sehingga bisa berjalan efektif sejak awal Januari 2019. Kedua, presiden meminta penggunaan anggaran dipastikan untuk memberi manfaat optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat, atau fokus pada outcome bukan sekadar output.

Ketiga, presiden meminta dipastikan semua program berjalan maksimal dan baik, artinya kegiatan dan anggaran dipantau terus secara berkala. Sementara keempat, Presiden Jokowi meminta agar setiap rupiah dari APBN 2019 dipastikan betul-betul untuk kepentingan rakyat.

"Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya. Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa," tegas Presiden Jokowi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement